Padang – Komisi V DPR RI menyoroti masalah ketersediaan air bersih bagi warga terdampak bencana di Kota Padang. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, yang menekankan perlunya solusi cepat untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami warga.
Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya mengandalkan sumur kini kehilangan akses air bersih karena sumur mereka mengering. “Di Padang, banyak warga yang bergantung pada sumur, sekarang sumurnya kering dan mereka tidak punya suplai air sama sekali,” ujarnya. Ia meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memberikan sambungan PDAM gratis kepada warga terdampak sebagai bentuk bantuan kemanusiaan.
Selain masalah air bersih, Zigo juga menyoroti pentingnya penertiban pembangunan di zona rawan bencana sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca-banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam pembangunan kembali agar tidak memicu masalah baru di kemudian hari.
Zigo menyatakan bahwa pemulihan pasca-bencana harus dilakukan secara terukur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kita ingin penanganan cepat, tapi tidak boleh sembarangan,” tegasnya pada Selasa (27/1), seraya mendesak pembaruan regulasi terkait izin perumahan. Ia menambahkan, rekomendasi teknis yang ketat dari pihak terkait menjadi krusial dalam proses perizinan.
Selain fokus pada infrastruktur, Zigo juga menyoroti aspek keamanan hukum bagi para pemangku kepentingan dan petugas di lapangan. Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang matang sangat penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. “Perencanaan pekerjaan itu sangat krusial. Jangan sampai karena mengejar target cepat, teman-teman kita di lapangan bekerja tanpa dasar perencanaan yang kuat sehingga nantinya malah berhadapan dengan masalah hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zigo mengingatkan BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana pemulihan agar tidak hanya mengumpulkan laporan dari pihak lain. Ia menekankan pentingnya kejujuran data lapangan agar anggaran pemulihan dapat tepat sasaran. “Jangan sampai ada tumpang tindih anggaran. Data lapangan harus jujur,” tegasnya.
Berdasarkan data teknis, bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada 31 ruas jalan nasional, 41 sungai, dan 38.670 unit rumah warga. Zigo menegaskan bahwa Komisi V akan terus mengawal proses pemulihan pasca-bencana agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak. “Komisi V akan terus mengawal agar seluruh rencana pemulihan Pascabencana tidak jalan di tempat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang tengah menderita,” pungkasnya.
