Padang – Pemerintah Kota Pariaman tengah memfokuskan diri pada fase rekonstruksi permanen pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Auditorium Gubernur Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menekankan urgensi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mempercepat pemulihan infrastruktur dan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana. Prioritas utama adalah perbaikan akses jalan, jembatan, listrik, dan air.
“Memang we have to start from the problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” tegas Mendagri. Ia menambahkan, hasil rapat, pemantauan, dan koordinasi intensif menunjukkan bahwa pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Barat secara umum telah kembali berfungsi. Mendagri juga meminta agar detail titik kerusakan disampaikan, terutama dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Walikota Pariaman, Yota Balad, melaporkan langkah-langkah darurat yang telah diambil oleh Pemko Pariaman dalam menangani warga terdampak bencana. Ia menyatakan bahwa aktivitas publik, pasar, dan akses transportasi di Kota Pariaman sudah berangsur normal.
“Kita laporkan kepada Mendagri berkat kerja keras tim di lapangan dan dukungan masyarakat, kondisi Kota Pariaman saat ini sudah berangsur pulih,” ujarnya. Bantuan telah disalurkan kepada korban bencana dan warga Kota Pariaman yang terdampak, termasuk para pedagang dan pelaku usaha. Pemko Pariaman kini berfokus pada transisi dari masa darurat menuju fase rekonstruksi permanen. “Di samping itu, kita juga telah menyerahkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kota Pariaman beberapa waktu lalu,” tambahnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung pada Selasa (13/1) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat.
