Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap berkeinginan agar proyek Kereta Cepat Whoosh berlanjut hingga Surabaya, di tengah beban utang yang melilit PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Keinginan ini muncul setelah Whoosh dinilai telah menjadi moda transportasi penting yang membantu mobilitas warga dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya.
“Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Surabaya,” kata Prasetyo di Jakarta Selatan, Ahad malam, 12 Oktober 2025.
Prasetyo mengakui keinginan tersebut memang terhambat masalah anggaran. Ia menyebut pemerintah sedang mencari skema solusi agar beban utang KCIC tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Beberapa hari sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Keputusan ini disampaikan Purbaya saat menanggapi opsi dari Danantara yang mengusulkan penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Menurut Purbaya, tanggung jawab atas proyek tersebut sepenuhnya berada di tangan Danantara selaku badan yang kini menaungi semua BUMN.
“Kalau sudah dibuat Danantara, tentu mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka kelola dari situ, jangan ke kami lagi,” ujar Purbaya melalui konferensi video saat acara di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
Purbaya menjelaskan, setelah restrukturisasi BUMN melalui pembentukan Danantara, penerimaan dividen dari BUMN tidak lagi masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, ia menilai wajar bila lembaga tersebut juga menanggung risiko pembiayaan dari proyek yang dikelolanya.
“Jangan kalau yang enak swasta, kalau enggak enak dibagi ke pemerintah. Ini kan mau dipisahin swasta sama government,” katanya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat. Opsi pertama adalah dengan menambah modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur KCIC kepada pemerintah.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity atau memang infrastrukturnya diserahkan sebagaimana industri kereta api lain yang infrastrukturnya milik pemerintah. Dua opsi ini yang sedang kami kaji,” kata Dony seusai acara di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Dony mengklaim proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Ia menyebut jumlah penumpang moda transportasi ini terus meningkat, mencapai 30 ribu orang per hari.
Namun, Dony menggarisbawahi bahwa penyelesaian utang KCIC harus mempertimbangkan keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium. “Dari satu sisi proyek ini bermanfaat. Tapi kami juga harus menjaga keberlanjutan KAI. Karena KCIC sekarang bagian dari KAI, kami cari solusi terbaik,” ujarnya.
