Padang – Upaya relokasi warga terdampak banjir dari Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, ke Rusunawa Lubuk Buaya pada Sabtu (20/12/2025) menemui kendala. Kekhawatiran akan keselamatan anak-anak dan lansia menjadi alasan utama penolakan warga untuk menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah.
Sejumlah keluarga mengungkapkan bahwa bangunan Rusunawa yang berlantai empat dinilai tidak aman bagi kelompok rentan. Proses pemindahan pun diwarnai dengan penolakan. Salah seorang warga terdampak mengungkapkan, “Kami takut anak-anak tidak terkontrol, apalagi kalau harus naik turun tangga. Risiko jatuh dari ketinggian itu yang membuat kami waswas.”
Meskipun sempat terjadi ketegangan, situasi tetap terkendali. Warga menegaskan bahwa keberatan mereka bukan berarti menolak bantuan pemerintah. Penolakan tersebut didasari oleh pertimbangan keselamatan keluarga selama masa pengungsian. Pengalaman traumatis akibat banjir masih membekas, sehingga faktor keamanan menjadi prioritas utama.
Sambil menunggu pembersihan material banjir di lingkungan tempat tinggal mereka, warga berharap dapat kembali ke posko pengungsian awal yang dinilai lebih aman dan mudah diawasi. Endapan lumpur dan material kayu sisa banjir masih menghambat akses jalan dan menggenangi rumah-rumah warga, sehingga aktivitas normal belum dapat dilakukan.
Pemerintah telah menyiapkan Rusunawa Lubuk Buaya sebagai solusi hunian sementara yang lebih layak dan terpusat. Kejadian ini menyoroti pentingnya penanganan pascabencana yang tidak hanya berfokus pada ketersediaan tempat tinggal, tetapi juga pada rasa aman dan nyaman bagi kelompok rentan.
Warga berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali skema relokasi, termasuk penempatan hunian yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan psikologis pengungsi. Warga lainnya menuturkan, “Kami hanya ingin tempat yang aman untuk keluarga, sampai rumah kami benar-benar bisa ditempati lagi.”
Situasi ini mencerminkan tantangan dalam penanganan bencana di perkotaan, di mana solusi cepat perlu diimbangi dengan pendekatan humanis agar kebijakan pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.
