Painan – Aksi blokir akses jalan menuju PT Incasi Raya Group oleh masyarakat dari dua kecamatan, Pancunsoal dan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, memasuki hari kedua pada Selasa (28/10/2025). Kondisi ini mendorong Anggota DPRD Sumbar, Bakri Bakar, untuk mendesak perusahaan agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
Bakri Bakar, legislator daerah pemilihan (dapil) 8 tersebut menilai wajar tuntutan masyarakat terkait pembagian hasil pengelolaan lahan perusahaan. Menurutnya, hal ini sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2014 beserta turunannya.
Bakri Bakar menjelaskan, PT Incasi Raya Group memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas sekitar 14 ribu hektare di wilayah Indrapura. “Kalau HGU-nya 14 ribu hektare, maka 20 persennya lebih dari dua ribu hektare. Itu wajar diberikan kepada masyarakat, apalagi saat ini mereka sedang memperpanjang izin HGU. Harus ada kewajiban sosial yang dipenuhi,” terangnya, Selasa (28/10/2025).
Ia mengingatkan pemerintah daerah dan pusat agar tidak gegabah dalam memperpanjang izin HGU perusahaan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk berbagi lahan atau hasil dengan masyarakat.
“Sekarang yang saya dengar, Incasi Raya tengah mengurus perpanjangan izin HGU. Pemerintah jangan mengeluarkan perpanjangan itu tanpa memastikan masyarakat mendapatkan 20 persen dari lahan tersebut,” tegasnya.
Politisi asal dapil Pesisir Selatan–Mentawai ini memastikan DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi masyarakat. Ia berjanji membawa persoalan ini ke rapat dewan dan mendorong Gubernur Sumbar agar ikut memperjuangkan hak masyarakat Indrapura. “Ini sudah menjadi kewajiban saya untuk mengawal aspirasi itu. Nanti akan saya sampaikan lewat DPRD agar Gubernur ikut memperjuangkan. Kita juga berharap DPRD kabupaten dan Bupati meneruskan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Bakri Bakar menegaskan, perusahaan besar seperti Incasi Raya Group tidak hanya hadir untuk kepentingan bisnis semata. Kehadiran perusahaan, lanjutnya, juga harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tempat mereka beroperasi. “Kalau bisa, mereka jangan hanya menikmati keuntungan sendiri. Masyarakat juga harus merasakan manfaatnya. Tidak bisa dengan kapal terbang, setidaknya bisa dengan kapal laut—artinya, berbagi kebahagiaan dengan masyarakat,” pungkasnya.
