Padang – Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah dalam lima tahun ke depan sebagai prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyampaikan optimisme ini saat menghadiri Silaknas Developer Property Syariah (DPS) X di Padang.
Program ini merupakan janji kampanye yang akan melibatkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, dimulai optimal pada 2026 setelah anggaran disahkan.
Pemerintah membagi pembangunan menjadi satu juta rumah di desa, satu juta di kota, dan satu juta di wilayah pesisir.
Di desa, fokus utama adalah perbaikan rumah tidak layak huni.
Sementara di wilayah pesisir, pemerintah akan menata kawasan nelayan melalui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Untuk perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan rumah vertikal atau rumah susun karena keterbatasan lahan, serta penataan kawasan kumuh.
Fahri Hamzah menekankan pentingnya menurunkan harga rumah agar terjangkau dengan mengendalikan harga tanah.
Terkait Developer Property Syariah, Fahri Hamzah menilai skema pembiayaan syariah lebih adil karena tanpa bunga dan riba.
Skema ini memberikan kepastian dan ketenangan bagi pihak yang terlibat.
Developer Property Syariah (DPS) hadir karena keprihatinan sulitnya mendapatkan rumah tergaransi syariah, mengusung konsep kepemilikan rumah halal sesuai syariah.
Saat ini, DPS memiliki lebih dari 3.312 anggota dan 1.729 proyek di 36 provinsi, menggarap 2.798 hektare lahan dan menyediakan 174.141 unit hunian.
Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) menyediakan rumah dengan konsep pembiayaan syariah tanpa pihak ketiga, memberikan solusi bagi masyarakat untuk membeli rumah tanpa riba.
