Padang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menyampaikan duka mendalam atas bencana ekologis yang melanda sejumlah daerah di Sumbar. Staf Divisi Kajian, Kampanye, dan Monitoring WALHI Sumbar, Tommy Adam, menegaskan bahwa bencana banjir, longsor, dan luapan sungai yang terjadi sejak Senin (24/11/2025) dan mencapai puncaknya pada Kamis (27/11/2025) itu, bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akibat buruknya tata kelola lingkungan.
“Kami menyampaikan belasungkawa kepada seluruh masyarakat yang terdampak,” ujar Tommy, Jumat (28/11/2025). “Namun perlu ditegaskan, bencana ekologis hari ini adalah hasil dari kegagalan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA dan penyusunan kebijakan ruang.”
Tommy menjelaskan, peta risiko bencana yang dirilis BPBD Sumbar menunjukkan Kota Padang sebagai salah satu wilayah terdampak paling parah. Kota tersebut memiliki risiko banjir sedang hingga tinggi, bahkan hampir seluruh kelurahannya berada pada zona rentan.
WALHI, lanjut Tommy, memprediksi dampak banjir di Sumbar masih akan berlanjut dan berpotensi meluas dalam beberapa minggu ke depan, mengingat cuaca yang masih didominasi hujan. “Hampir semua daerah di Sumbar memiliki tingkat kerentanan tinggi, sehingga potensi meluasnya dampak banjir sangat besar,” katanya.
Indikator kerentanan itu, menurut Tommy, adalah hilangnya tutupan pohon di hulu-hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kerusakan kawasan hulu terlihat dari banyaknya tunggul kayu yang hanyut saat banjir. “Tunggul-tunggul kayu yang hanyut itu diduga kuat berasal dari aktivitas penebangan di kawasan hulu DAS,” jelasnya. “Ini adalah sinyal bahwa kerusakan lingkungan berlangsung masif.”
Tommy menambahkan, berbagai data, kajian risiko bencana, serta aturan tata ruang sebenarnya telah tersedia dan lengkap. Namun, implementasi di tingkat pemerintah daerah masih sangat minim. “Semua data terkait mitigasi bencana sudah ada,” pungkasnya. “Tata ruang juga sudah diatur dalam undang-undang. Yang menjadi persoalan adalah tidak adanya upaya serius untuk mengimplementasikan kajian risiko tersebut.”
