Jakarta – Pemerintah Kota Padang tengah berupaya memulihkan infrastruktur pendidikan dan perumahan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Langkah ini diwujudkan melalui audiensi antara pimpinan Kota Padang dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemko Padang mengajukan proposal lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang menjadi korban bencana hidrometeorologi pada November 2025. Lokasi lahan yang diusulkan meliputi Kelurahan Balai Gadang seluas 2,9 hektare dengan rencana penambahan 2,2 hektare, Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi, serta Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh seluas 4,6 hektare.
Selain penyediaan Huntap, Pemko Padang juga mengusulkan alokasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat seluas total 8,1 hektare. Lahan ini terdiri dari aset Pemko Padang seluas 4 hektare dan rencana pengadaan lahan tambahan seluas 4,1 hektare.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses kepastian hukum atas lahan-lahan ini, mengingat ada beberapa yang belum bersertifikat dan masih dalam status warisan. Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat dan Huntap dapat segera terealisasi,” kata pimpinan Kota Padang setelah pertemuan.
Merespons usulan tersebut, Menteri ATR/BPN menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemko Padang. “Kami sepenuhnya mendukung pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menjamin bahwa seluruh proses administrasi pertanahan akan dilaksanakan secara cepat dan transparan.
Pada kesempatan yang sama, pimpinan Kota Padang juga menyampaikan permohonan dukungan terkait sertifikasi tanah untuk Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas kurang lebih 40 hektare, pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) pasca-bencana hidrometeorologi.
