Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mendukung Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dukungan ini diwujudkan melalui hibah sarana dan prasarana yang akan diprioritaskan pada tahun 2026.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (13/1/2026). Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama antara kedua daerah, termasuk usulan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus.
Ramlan menyampaikan permohonan hibah berupa kendaraan pemadam kebakaran, rescue, truk sampah, mobil derek, armada lalu lintas, dan bus sekolah. Permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Kota Bukittinggi.
Selain itu, Ramlan juga menyoroti peran historis Bukittinggi dalam perjuangan bangsa, khususnya sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan kota kelahiran Proklamator Mohammad Hatta. “Bukittinggi memiliki peran penting dalam sejarah NKRI, sama halnya dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta,” tegasnya. Ia berharap dukungan dari Gubernur DKI Jakarta untuk memfasilitasi pertemuan dengan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, guna memperkuat usulan tersebut kepada pemerintah pusat. Dukungan serupa sebelumnya telah diperoleh dari Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Menanggapi hal tersebut, Pramono Anung menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap penetapan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus. Ia juga menegaskan kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan hibah sarana prasarana, menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu daerah prioritas penerima hibah pada tahun 2026.
