Padang – Penayangan rekaman video yang menampilkan capaian pelbagai program pemerintahan Prabowo Subianto di bioskop Tanah Air menuai sorotan tajam dari warganet. Mereka menilai tayangan tersebut tidak semestinya disajikan di tengah situasi saat ini, bahkan memicu ajakan untuk datang terlambat ke studio guna menghindari tayangan yang dianggap sebagai propaganda.
Seorang pengguna Instagram, @mont****, secara terang-terangan menyerukan ajakan kepada penonton untuk hadir 15 menit setelah jadwal penayangan film utama. Langkah ini bertujuan agar mereka tidak perlu menyaksikan video tersebut yang diputar sebelum film dimulai.
Dosen Ilmu Sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menilai keengganan dan protes warganet ini sebagai hal yang wajar. Menurutnya, bioskop adalah ruang hiburan publik yang seharusnya bebas dari intervensi propaganda pemerintah. “Ada ruang yang seharusnya menjadi hiburan publik tapi justru diintervensi dengan propaganda pemerintah,” kata Asep pada Ahad, 14 September 2025.
Asep menjelaskan, intervensi pemerintah dengan menyisipkan propaganda di ruang publik seperti bioskop sebenarnya bukan fenomena baru. Mantan Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan hal serupa pada 2018. Namun, Asep menilai, protes kali ini lebih keras karena Prabowo dinilai tidak memiliki cara pencitraan sekuat Jokowi.
Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang propaganda ini karena akan berkaitan dengan citra Prabowo di masa depan. “Atau jika perlu, penayangan video ini dihentikan untuk memutus mata rantai sorotan publik,” tegas Asep.
Adapun tayangan video Prabowo yang diputar menjelang film utama tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk X. Video itu menampilkan klaim dan capaian Prabowo atas berbagai program pemerintahan.
Dalam rekaman video tersebut, Prabowo menyatakan selalu siap untuk menghapuskan kemiskinan di Indonesia. Ia juga mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dijalankan sejak awal tahun ini.
Video tersebut juga merilis sejumlah data, seperti capaian program MBG yang diklaim telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Selain itu, rekaman video juga menyajikan data produksi total beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, keberhasilan cetak sawah seluas 225 ribu hektare, hingga keberhasilan ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun.
Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa penggunaan media publik sebagai alat penyampai pesan adalah hal yang wajar. “Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 14 September 2025.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah untuk tidak meneruskan penayangan video tersebut di ruang publik. “Daripada memaksakan, lebih baik pemerintah mengevaluasi program secara jujur dan mendengar suara publik untuk membenahi apa yang salah selama ini,” ujar Usman.
