Jakarta – Penayangan video berisi klaim capaian program pemerintahan Prabowo Subianto di bioskop-bioskop Tanah Air menuai sorotan tajam dari warganet. Mereka menilai konten tersebut tidak semestinya disajikan di tengah ruang hiburan publik.
Respons negatif ini segera ditindaklanjuti dengan seruan di media sosial agar penonton datang terlambat 15 menit dari jadwal penayangan film utama. Tujuannya, untuk menghindari video capaian pemerintahan Prabowo yang diputar sebelum film dimulai. Ajakan ini memperoleh dukungan luas dari warganet, yang merasa bioskop adalah ruang hiburan, bukan propaganda politik.
Video tersebut menampilkan Prabowo yang menyatakan kesiapan untuk menghapuskan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, ia juga mengklaim keberhasilan proyek makan bergizi gratis (MBG) yang disebut telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Data produksi total beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, keberhasilan cetak sawah 225 ribu hektare, dan ekspor jagung 1.200 ton pada awal tahun juga turut disajikan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai tindakan pemerintah yang menyelipkan video menjelang film utama sebagai bentuk indoktrinasi. “Cara seperti ini kerap dilakukan negara otoriter dan fasis,” kata Usman pada Ahad, 14 September 2025. Ia mendesak pemerintah menghentikan penayangan video tersebut dan meminta maaf secara terbuka, sebab dinilai merendahkan kecerdasan publik dengan menyajikan konten propaganda yang berseberangan dengan fakta di lapangan.
Dosen Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menjelaskan bahwa intervensi pemerintah dengan menyisipkan propaganda di ruang publik seperti bioskop bukanlah fenomena baru. Mantan Presiden Joko Widodo juga pernah menayangkan iklan capaian pemerintahan pada 2018. Namun, menurut Asep, protes keras terhadap Prabowo wajar terjadi karena ia dianggap tidak memiliki cara pencitraan sekuat Jokowi. Asep menyarankan agar pemerintah tidak serta merta melakukan propaganda di ruang publik, mengingat pencapaian program seharusnya memiliki ruang tersendiri untuk disampaikan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penayangan video Prabowo Subianto di bioskop sebagai hal yang lumrah. Menurutnya, penggunaan media publik sebagai penyampai pesan bukan sesuatu yang pelik. “Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” ujar Prasetyo dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 14 September 2025.
