Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat penarikan utang baru pemerintah hingga 31 September 2025 telah mencapai Rp 501,5 triliun. Utang ini digunakan untuk membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang tahun ini.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, berdasarkan proyeksi, defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Pembiayaan utang saat ini telah terealisasi Rp 501,5 triliun dari target sebesar Rp 731,5 triliun, atau sekitar 68,6 persen dari targetnya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.
Suahasil menambahkan, pembiayaan utang tersebut bersumber dari utang rupiah dan valuta asing (valas). Pemerintah secara berkala menerbitkan surat berharga negara (SBN) rupiah untuk investor domestik. Selain itu, SBN valas juga telah diterbitkan untuk investor internasional pada 9 Oktober 2025.
SBN valas diterbitkan dalam dua mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat dan Euro. Dari penerbitan SUN denominasi dolar AS, pemerintah berhasil mengumpulkan US$ 1,85 miliar atau setara Rp 30,6 triliun, dengan asumsi kurs rupiah Rp 16.570 per dolar AS. Sementara itu, dari obligasi dengan mata uang Euro, pemerintah meraup EUR 600 juta atau sekitar Rp 11,5 triliun.
Pemerintah terus melakukan pembiayaan yang bersifat memitigasi risiko. Suahasil juga memaparkan bahwa tren imbal hasil atau yield SBN terus menurun. Dibandingkan awal tahun, yield SBN tenor 10 tahun Indonesia berada di kisaran 6,98 persen, dan saat ini menjadi sekitar 6,09 persen. “Penurunan yang cukup tinggi sehingga kita bisa menurunkan beban biaya utang kita,” katanya.
Suahasil membandingkan yield SBN Indonesia dan AS dengan tenor 10 tahun yang menunjukkan penyempitan jarak imbal hasil. Di awal tahun, perbedaannya masih di kisaran 240-260 basis poin, dan saat ini telah menyempit menjadi sekitar 206 basis poin.
