Jakarta – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menegaskan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM korban banjir di Sumatera dan Aceh tidak otomatis. Menurut Helvi, perbankan akan menerapkan kriteria tertentu dan tidak langsung menghapus kredit UMKM yang terdampak bencana.
“Tidak mungkin itu langsung, terdampak langsung hapus,” kata Helvi usai menghadiri Holding UMKM Expo di Jakarta, Senin, 22 Desember 2025.
Helvi menjelaskan, perbankan atau pemerintah akan mempertimbangkan rekam jejak UMKM selama menjadi nasabah KUR. UMKM dengan rekam jejak yang baik berpotensi untuk direlokasi dan diberikan kesempatan membangun usaha baru.
Selain itu, korban bencana di Sumatera tidak hanya terbatas pada nasabah, tetapi juga pasar bagi distributor. Korban yang pasarnya terdampak dimungkinkan mendapat kelonggaran pembayaran KUR. “Ada tahapan-tahapan yang ada, kriteria dari aturan pemerintah juga seperti itu,” ujarnya.
Kementerian UMKM saat ini sedang mencatat jumlah korban terdampak banjir di Sumatera. Namun, data akurat mengenai debitur korban bencana sesungguhnya ada pada pihak perbankan. “Itu yang punya data perbankan,” tambah Helvi.
Sementara itu, di sektor petani, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah akan menghapus utang KUR bagi petani di Aceh yang terdampak banjir dan longsor.
“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di sela meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu, 7 Desember 2025.
Menurut Prabowo, penghapusan utang KUR ini merupakan akibat dari keadaan alam atau force majeure. Petani tidak perlu khawatir mengenai kemampuan mengembalikan pinjaman mereka.
Prabowo juga menjelaskan bahwa berbagai upaya percepatan pemulihan di lokasi bencana banjir dan longsor terus dilakukan, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan dapat berfungsi kembali dalam satu hingga dua minggu.
Presiden menerima laporan mengenai sejumlah bendungan yang rusak serta sawah-sawah warga yang terdampak. Pemerintah berkomitmen merehabilitasi lahan pertanian tersebut dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirim suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih.
“Petani-petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki, itu prioritas kami, juga, sementara belum sepenuhnya (produksi), pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan masih cukup banyak,” tegas Prabowo.
