Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam upaya pemulihan pasca-banjir bandang. Hal ini ditekankan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan menghindari dampak yang lebih buruk bagi masyarakat Sumatera Barat.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, menyatakan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama setelah bencana. “Sumber ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan berhenti bergerak, bahkan ada yang lenyap seketika,” ujarnya, menggambarkan dampak signifikan banjir terhadap mata pencaharian warga.
Satria menekankan bahwa strategi pemulihan harus berorientasi pada kebutuhan daerah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ia menegaskan, “Kerangka partisipasi dalam recovery ini mesti dilakukan dalam bentuk praktis, bukan hanya sekedar teori saja.” Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai krusial untuk mempercepat penanganan bencana.
Dalam upaya pemulihan, Satria merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penanganan hunian bagi korban banjir harus fleksibel dan memberikan kesempatan untuk program relokasi mandiri. “Pemerintah tidak boleh memaksakan relokasi yang pada akhirnya mencabut masyarakat dari akar budaya dan pola hidupnya,” jelasnya.
Prioritas kedua adalah pemulihan kondisi ekonomi bagi pengusaha kecil dan UMKM melalui bantuan modal usaha dan relaksasi kredit. “Kebijakan ini harus dilakukan untuk memberi napas masyarakat untuk bisa bangkit dalam membangun usaha,” ungkapnya.
Selain itu, Satria juga menekankan percepatan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat rentan dan miskin. Ia juga menyoroti pentingnya program pemulihan yang mengutamakan aspek “uang beredar di daerah”, mencontohkan keberhasilan pemulihan gempa 2009 yang melibatkan masyarakat lokal. “Pemerintah harus menggerakkan potensi lokal, belanja harus ke masyarakat Sumbar, proyek harus dikerjakan oleh pengusaha dan pekerja lokal dan masyarakat harus terlibat dalam setiap proses pembangunan,” paparnya.
Lebih lanjut, Satria menekankan pentingnya internalisasi prinsip mitigasi bencana sebagai bagian dari hidup masyarakat. “Early Warning System seharusnya tidak hanya menjadi pajangan semata dan simulasi bencana tidak hanya kegiatan rutin menghambur hamburkan uang,” katanya.
Pada 15 Mei, Satria menegaskan bahwa penanganan bencana harus menjadi penopang ekonomi masyarakat. “Ini bukan ego lokalitas, bukan ketidakpercayaan kepada masyarakat luar dan bukan demi kepentingan orang orang kaya lokal. Tapi sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan negara untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana,” pungkasnya, mengingatkan agar kesalahan tata kelola penanganan bencana tidak menimbulkan bencana yang lebih luas, yaitu masyarakat kehilangan hak untuk hidup sejahtera.
