Washington – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan penambahan anggaran keamanan senilai US$58 juta atau sekitar Rp952,12 miliar (asumsi kurs: Rp16.416). Usulan ini diajukan menyusul insiden penembakan aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk serta percobaan penembakan terhadap Donald Trump sendiri pada tahun lalu.
Anggaran tambahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keamanan bagi para pejabat eksekutif, yudikatif, dan anggota parlemen AS. Permohonan ini diharapkan dapat disetujui sebelum 30 September 2025, mengingat tenggat waktu usulan anggaran pemerintah tahun ini akan segera berakhir.
Menurut laporan Bloomberg, peningkatan keamanan tidak hanya difokuskan untuk presiden dan lembaga yudikatif, tetapi Gedung Putih juga berencana memperkuat perlindungan bagi anggota parlemen. Meskipun demikian, rincian lebih lanjut mengenai anggaran keamanan untuk legislatif belum disampaikan secara terperinci.
Pemerintah AS menyatakan dukungan penuh terhadap perluasan sumber daya untuk melindungi anggota parlemen, namun menyerahkan detail keputusan tersebut kepada cabang legislatif. Insiden penembakan Charlie Kirk di Utah sebelumnya telah memicu kekhawatiran serius mengenai keselamatan para pejabat di Negeri Paman Sam.
Di tengah upaya pengesahan anggaran keamanan ini, Partai Republik tengah mendorong percepatan RUU anggaran sementara agar pemerintahan tetap berjalan aman dan kondusif bulan depan. Namun, langkah ini diwarnai ketegangan karena penolakan Partai Republik terhadap usulan Partai Demokrat yang ingin memasukkan anggaran layanan kesehatan. Konflik ini dikhawatirkan dapat menghambat pengesahan RUU, terutama karena subsidi Obamacare akan segera habis, memicu ancaman dari Partai Demokrat untuk memblokir RUU apa pun yang tidak mencakup anggaran kesehatan.
