Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti kondisi TNI yang terpaksa memobilisasi alat berat penanganan bencana di Sumatera menggunakan anggaran swadaya. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki ruang fiskal yang memadai untuk respons darurat tersebut. Said mendesak Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar segera merumuskan kebijakan pencairan anggaran yang cepat, guna menghindari TNI menanggung beban operasional secara mandiri.
Said mengungkapkan, APBN 2025 masih menyisakan alokasi dana siap pakai (on call) sekitar Rp500 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan bencana di Sumatera. Ia menilai apa yang dialami TNI tidak seharusnya terjadi jika BNPB selaku sektor utama penanganan bencana dapat lebih sigap mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan.
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).
Menurut Said, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya dapat memberikan dukungan fiskal yang cepat, asalkan BNPB lebih gesit mengoordinasikan kebutuhan riil di lapangan, termasuk kebutuhan TNI Angkatan Darat (AD) untuk mobilisasi dan pembangunan jembatan bailey.
Jembatan bailey, yang merupakan jembatan darurat milik Zeni Tempur TNI AD, sangat krusial untuk membuka akses di kawasan terisolasi. Said menambahkan, kebutuhan anggaran mobilisasi alat ini tidak besar dan bisa dieksekusi cepat jika koordinasi antar-sektor optimal.
“Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat, jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit,” tegasnya.
Menjelang akhir tahun anggaran 2025, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan pemerintah tentang opsi pembiayaan lain. Ia menyebut masih tersedia alokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Dana tersebut, lanjut Said, dapat digunakan oleh pemerintah melalui payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) untuk penanganan bencana di Sumatera jika memang dibutuhkan. “Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkas Said.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyatakan kesiapannya untuk segera mencairkan anggaran penggantian biaya operasional TNI, termasuk pembangunan jembatan bailey di lokasi bencana Sumatera. Syaratnya, BNPB harus segera mengajukan permohonan resmi.
Purbaya mengungkapkan, sisa Dana Siap Pakai (DSP) untuk tahun anggaran 2025 masih tersedia sebesar Rp1,51 triliun. Ia meminta BNPB bergerak cepat memanfaatkan sisa waktu satu hari sebelum tutup buku tahun ini agar anggaran tidak hangus atau menjadi pengurang di tahun depan.
“Kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan sampai tahun depan, karena anggarannya beda lagi,” ujarnya dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Purbaya menekankan, mekanisme pencairan anggaran penanggulangan bencana menerapkan sistem satu pintu melalui BNPB untuk memudahkan verifikasi dan menghindari tumpang tindih.
