Padang – Maraknya tawuran pelajar yang meresahkan warga mendorong Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP-SB), Novrianto, mendesak pemerintah daerah memberlakukan jam malam bagi remaja, khususnya pelajar. Desakan ini muncul setelah jatuhnya korban jiwa akibat aksi kekerasan pelajar yang tergabung dalam kelompok “jalanan”.
Novrianto menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penerapan jam malam.
Ia juga meminta pemerintah daerah, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota, menggandeng organisasi kemasyarakatan, adat, agama, dan sosial untuk mendukung kebijakan tersebut.
“Pengambil kebijakan, yakni kepala daerah semua tingkatan harus berani memberlakukan jam malam pada remaja, khususnya pelajar, serta melakukan koordinasi dengan semua elemen,” tegas Novrianto, Sabtu (13/9/2025).
Novrianto mengusulkan sanksi tegas bagi pelanggar jam malam, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga orang tua. Tujuannya agar orang tua lebih ketat mengawasi anak-anak mereka.
Aparat keamanan juga diminta untuk menginstruksikan masyarakat agar tidak memberikan peluang bagi kegiatan yang tidak jelas di lingkungan mereka.
Selain sanksi pelanggaran jam malam, Novrianto mendorong pemberian sanksi dari sekolah bagi siswa yang melanggar. Bahkan, ia mengusulkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang tidak lagi bersekolah.
“Sanksi juga harus diterapkan oleh sekolah masing-masing, jika siswanya melanggar jam malam dan tawuran. Jika tidak lagi bersekolah, sanksi harus lebih keras dan tegas, karena itu bukan lagi kenakalan namun sudah kejahatan,” tambahnya.
Novrianto menyoroti keresahan masyarakat akibat tawuran, terutama para pedagang yang beraktivitas dini hari. Ia mendesak tindakan tegas tanpa ragu-ragu.
Bahkan, ada kelompok masyarakat yang meminta agar pelaku tawuran diperlakukan seperti penjahat dan aparat kepolisian diperbolehkan melakukan tindakan tegas di tempat.
Novrianto mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk memberikan dukungan moral kepada pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menindak pelaku tawuran.
“Saya juga mengimbau agar semua komponen memberikan dukungan moral pada pengambil kebijakan serta aparat Kepolisian dalam memberikan sanksi atau tindakan, agar tawuran bisa ditekan bahkan dihabiskan,” pungkasnya.
