Padang – Pemerintah Kota Padang menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang dalam upaya mempercepat pemulihan infrastruktur sungai dan sumber air baku pascabencana hidrometeorologi yang melanda kota tersebut pada akhir November.
Pada hari Selasa, 30 Desember 2025, Wali Kota Padang mengadakan pertemuan dengan Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, di kantor BWS untuk membahas strategi percepatan penanganan dampak bencana. Pertemuan ini menekankan pentingnya koordinasi dan tindakan cepat dalam memulihkan kondisi kota.
Wali Kota Padang menyampaikan bahwa dampak bencana sangat dirasakan oleh masyarakat, sehingga penanganan yang cepat dan terkoordinasi sangat diperlukan. Ia menyatakan, “Langkah cepat dan terkoordinasi sangat vital. Kami sangat mengharapkan dukungan BWS Sumatera V untuk mempercepat pemulihan, terutama di titik-titik kritis yang berpotensi memicu bencana susulan.”
Menanggapi hal tersebut, Kepala BWS Sumatera V Padang menegaskan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemulihan Kota Padang. Ia mengatakan, “Kami telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang menjadi fokus penanganan.”
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama meliputi Batang Kuranji, Air Dingin, serta kawasan terdampak banjir bandang di Batu Busuak dan Nanggalo. Skema penanganan yang akan diterapkan mencakup rehabilitasi dan pengamanan infrastruktur sungai, serta perbaikan Intake air baku. BWS Sumatera V akan memanfaatkan mekanisme tanggap darurat dan program rehab-rekon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
Sesuai arahan pemerintah pusat, BWS Sumatera V menargetkan penanganan darurat dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan. “Kegiatan yang sudah memiliki perencanaan teknis akan segera diusulkan untuk dieksekusi. Sementara untuk kegiatan lainnya, akan masuk dalam tahap perencanaan di tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, Naryo Widodo juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan partisipasi aktif masyarakat. Dukungan, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai, sangat krusial untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ia menambahkan, “Penanganan bencana ini bersifat Urgent. Oleh karena itu, dukungan dan pemahaman masyarakat terkait status lahan sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan terhindar dari kendala.”
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan proses pemulihan Kota Padang dapat berjalan dengan cepat dan risiko bencana serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang.
