Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kini memfokuskan diri pada upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai. Pendataan kerusakan dan kerugian menjadi prioritas utama, bersamaan dengan pemulihan layanan dasar bagi ratusan ribu warga yang terdampak.
Gubernur Sumatera Barat, menargetkan penyelesaian pendataan kerusakan dan kerugian paling lambat 28 Desember 2025. Target ini ditetapkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang diharapkan dapat dimulai pada awal tahun 2026.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025,” ujarnya saat Forum Group Discussion (FGD) di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar. Ia menambahkan, “Ini penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026.”
Forum tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Forkopimda Provinsi, Sekretaris Utama BNPB, serta para Bupati dan Walikota dari daerah terdampak. Dalam forum tersebut, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
Penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara menjadi fokus utama sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih komprehensif. Meskipun status tanggap darurat provinsi telah dicabut, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Selain itu, Pemprov Sumbar memberikan perhatian khusus pada trauma healing dan pendampingan psikososial bagi para korban bencana. Validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dipercepat sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Ia meminta para Bupati dan Walikota untuk memastikan data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, serta menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.
Sekretaris Utama BNPB menekankan pentingnya penyusunan R3P dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak.
Wakapolda Sumbar melaporkan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.
Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar. Data sementara menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi telah merenggut 260 nyawa, 72 orang hilang, dan 382 orang luka-luka. Total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.
