Padang – Bencana alam yang melanda Sumatera pada akhir November 2025, memunculkan pertanyaan mendasar tentang kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali pasca-trauma. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, pemulihan psikologis dan sosial menjadi kunci keberlanjutan hidup di wilayah rawan bencana.
Pulau Sumatera, dengan lanskapnya yang unik, terus berjuang melawan ancaman alam. Seorang pengamat lingkungan mengingatkan, “Kita tak bisa melawan sungai, namun punya kesempatan mengendalikannya,” menekankan bahwa manajemen risiko yang efektif adalah suatu keharusan. Topografi Sumatera yang dipenuhi sungai, termasuk sungai-sungai pendek seperti Batang Kuranji, menambah kompleksitas penanganan bencana.
Selain banjir dan longsor, ancaman tsunami menghantui, terutama di Padang. Seorang warga mengungkapkan keprihatinannya, “Untuk menyelamatkan rakyat, penting ada jalan evakuasi dan shelter,” menyoroti kebutuhan mendesak akan infrastruktur penyelamatan yang memadai.
Alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit memperburuk risiko bencana. Seorang ahli lingkungan menjelaskan, “Tiap batangnya perlu air 13 liter per hari,” menyoroti dampak eksploitasi hutan terhadap keseimbangan ekosistem. Kerentanan anak-anak sungai di Sumatera meningkatkan risiko banjir bandang yang menghantam permukiman.
Ancaman letusan gunung berapi juga menjadi perhatian serius. Seorang petugas mitigasi bencana menyatakan, “Obatnya sabodam dan deteksi di hulu,” merujuk pada pentingnya sistem peringatan dini. Ironisnya, alat deteksi tsunami dan letusan Gunung Marapi dilaporkan hilang dicuri. Seorang warga geram, “Orang maling itu memang suka mencuri, tugas aparatlah itu,” menuntut penegakan hukum yang tegas.
Untuk meminimalkan dampak bencana, sistem peringatan dini yang komprehensif, termasuk sirine, sangat diperlukan. Selain itu, lokasi evakuasi dan shelter harus disiapkan dengan matang. Seorang tokoh masyarakat mengakui, “Memang itulah risiko kita— rakyat dan pemerintah Indonesia, wilayah cincin api bencana,” menggambarkan realitas geografis Indonesia.
Pemerintah pusat terus berupaya menangani dampak bencana di tiga provinsi terdampak. Seorang relawan menekankan, “BNPB mesti menjadi prioritas,” menyuarakan perlunya dukungan finansial yang memadai untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Seorang ahli geografi menggambarkan karakteristik Sumatera, “Kecil di pangkal, besar ke ujung, itulah Sumatera,” menyoroti topografi unik pulau ini. Bukit Barisan, dengan 36 gunung berapi, menjadi tulang punggung Sumatera yang rentan.
Seorang pengamat menekankan, “Ini, memerlukan satu badan kuat untuk menanganinya. Juga dana,” menyoroti kebutuhan akan badan penanggulangan bencana yang kuat dan didanai dengan baik. BNPB dan BPBD perlu diberi anggaran besar untuk mendeteksi daerah aliran sungai berbahaya dari hulu.
Seorang tokoh masyarakat mengingatkan, “Jadi DPR sebagai pantulan rakyat, sebaiknya ikut serta memikirkan jika terjadi bencana alam, maka korban mesti sesedikit mungkin,” menekankan peran penting parlemen dalam mitigasi bencana. Masyarakat Sumatera telah lama beradaptasi dengan bencana alam, sejak letusan Krakatau pada tahun 1833.
Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir dan tanah longsor. Wilayah-wilayah ini berada di sekitar Bukit Barisan, dengan topografi yang tidak datar, subur, dan curah hujan yang tinggi.
Seorang korban bencana merenungkan, “Membangun rumah tidaklah susah, tapi mendirikan rumah tangga di atas rumah itu, bukanlah pekerjaan gampang,” menyoroti tantangan membangun kembali kehidupan pasca-bencana. Masa depan tiga provinsi yang dihempas bencana pada akhir 2025 bergantung pada ketahanan masyarakat dan dukungan berkelanjutan.
