Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia menilai paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah belum menjawab dua permasalahan utama darurat ekonomi yang telah disuarakan oleh lebih dari 300 ekonom. Dua masalah krusial tersebut adalah misalokasi sumber daya yang masif dan rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan serta tata kelola yang tidak amanah.
Perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia, Teuku Riefky, menyatakan bahwa beberapa poin dalam paket stimulus justru berpotensi memperparah misalokasi sumber daya. Ia mencontohkan penekanan pada Koperasi Desa Merah Putih yang dikhawatirkan dapat menimbulkan “crowding-out” dari bisnis-bisnis lokal yang telah tumbuh secara organik.
Riefky juga menilai paket stimulus ini belum memberikan solusi efektif untuk masalah ketimpangan dan lesunya sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas. Misalnya, pemberian bantuan pangan dinilai belum disertai perbaikan tata niaga bahan pangan. Selain itu, percepatan deregulasi juga belum menjawab berbagai masalah terkait besarnya biaya usaha yang dihadapi sektor swasta.
Senada, perwakilan aliansi lainnya, Rizki Nauli Siregar, menambahkan bahwa paket stimulus pemerintah hanya akan memberikan dampak sementara dan tidak secara utuh meningkatkan daya beli masyarakat. Rizki menekankan bahwa peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja berkualitas hanya dapat dicapai melalui perbaikan struktural, termasuk perbaikan institusi, iklim usaha, dan kepastian hukum, yang belum terjawab oleh stimulus ini.
Pemerintah sebelumnya telah meluncurkan paket ekonomi bertajuk “8+4+5” yang terdiri dari delapan program akselerasi pembangunan untuk tahun 2025, empat program lanjutan untuk tahun 2026, dan lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja. Paket ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.
Delapan program akselerasi tersebut meliputi program magang bagi lulusan baru; perluasan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) yang ditanggung pemerintah; bantuan pangan; bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah; manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Ketenagakerjaan; program padat karya tunai atau cash for work; percepatan deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; serta program perkotaan dengan peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk ekonomi kreatif (gig economy).
Sementara itu, empat program lanjutan di tahun 2026 mencakup insentif PPh Final 0,5 persen untuk UMKM; perpanjangan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja sektor pariwisata; insentif PPh 21 untuk industri padat karya; serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM. Lima program pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja adalah Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, modernisasi kapal nelayan, dan perkebunan rakyat.
Aliansi Ekonom Indonesia, pada Rabu, 17 September 2025, tetap menyuarakan gentingnya penanganan kedua akar masalah ekonomi dengan mengajukan “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi”. Desakan tersebut meliputi perbaikan misalokasi anggaran; pengembalian independensi berbagai institusi penyelenggara negara; penghentian dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal; deregulasi kebijakan yang menghambat iklim usaha; memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan; pengembalian kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis; serta peningkatan kualitas institusi dan penyehatan tata kelola negara.
Menurut Airlangga Hartarto, perluasan stimulus ke pekerja sektor pariwisata diharapkan bisa mendongkrak daya beli. Ia menjelaskan bahwa saat ini sektor pariwisata, terutama hotel, restoran, dan kafe, sedang mengalami tekanan.
Upaya untuk meminta tanggapan juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto soal pernyataan Aliansi Ekonom Indonesia ini belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan.
