Padang – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menggandeng Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Rizki Bukit Barisan (RBB), Texcal Mahato Inc., dan PT Bumi Siak Pusako (BSP) untuk menggelar Energy Meet Up. Kegiatan ini berlangsung di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Selasa (4/11/2025).
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Yanin Kholison, menjelaskan tujuan utama acara ini adalah mempererat hubungan dengan media. Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk memperkenalkan lebih dekat industri hulu migas kepada 15 perwakilan media massa di Sumatera Barat, sekaligus menyamakan persepsi mengenai peran strategis sektor migas bagi pembangunan nasional dan daerah.
Menurut Yanin pada Selasa (4/11/2025), industri hulu migas tidak hanya berperan sebagai penyumbang penerimaan negara, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat. “Industri hulu migas bukan sekadar tentang energi. Lebih dari itu, migas menggerakkan ekonomi daerah dan memberi efek berganda atau multiplier effect yang luas bagi pembangunan,” ujarnya.
Secara nasional, Yanin menambahkan, sektor hulu migas memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Ia mencatat, sejak tahun 2002 hingga 2023, industri ini telah menyumbang lebih dari Rp5.045 triliun kepada negara. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar kedua setelah pajak.
Selain kontribusi fiskal, sektor hulu migas juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah operasi, serta pasokan gas bumi untuk kebutuhan listrik PLN.
SKK Migas Sumbagut, yang mencakup wilayah kerja Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, terus berupaya agar manfaat industri migas dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini tercermin melalui penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan sektor pendidikan.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan alokasi DBH Migas tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat adalah untuk Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp12.821.006.000, Kabupaten Sijunjung Rp12.483.749.000, dan Kabupaten Pasaman Rp337.317.000.
Yanin mengatakan, “Migas adalah milik bangsa, dan hasilnya harus memberi kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat.” Ia berharap, melalui kerja sama dan komunikasi yang baik dengan media, masyarakat dapat memahami peran strategis sektor ini bagi pembangunan nasional dan daerah pada Selasa (4/11/2025).
Ia melanjutkan, SKK Migas Perwakilan Sumbagut bertugas mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan hulu migas, termasuk eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
SKK Migas juga bertanggung jawab membangun sinergi dengan KKKS, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan kegiatan hulu migas berjalan aman, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.
Melalui Energy Meet Up ini, SKK Migas Sumbagut berharap kolaborasi dengan media massa semakin erat, sehingga informasi mengenai kegiatan industri hulu migas tersampaikan secara objektif, edukatif, dan bermanfaat bagi publik.
