Sijunjung – Proyek preservasi jalan nasional di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, menjadi sorotan utama Komisi V DPR RI. Kekhawatiran akan dampak signifikan terhadap harga bahan pokok di Padang jika terjadi keterlambatan atau kualitas pekerjaan yang buruk, mendorong pengawasan ketat terhadap proyek ini.
Pada Kamis (5/2/2026), anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, melakukan peninjauan lapangan langsung ke ruas Jalan Tanah Badantuang–Kiliran Jao serta ruas Sungai Dareh–Junction (Koto Baru). Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan preservasi jalan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan preservasi jalan ini berjalan sesuai rencana, baik dari sisi kualitas maupun waktu pelaksanaan,” ungkapnya.
Kedua proyek ini didanai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan memiliki peran strategis dalam konektivitas logistik. Proyek yang terkontrak sejak 31 Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada 25 Oktober 2027 ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang.
Dijelaskan bahwa pada ruas Jalan Tanah Badantuang–Kiliran Jao, pekerjaan meliputi rekonstruksi sepanjang 4,98 kilometer, rehabilitasi mayor 19 kilometer, serta rehabilitasi minor 2,9 kilometer. Sementara itu, di ruas Jalan Sungai Dareh–Junction (Koto Baru), penanganan mencakup rekonstruksi 5,45 kilometer, rehabilitasi mayor 11,8 kilometer, dan rehabilitasi minor 2,1 kilometer.
“Ruas jalan ini bukan jalan biasa. Ini jalur utama logistik yang menghubungkan distribusi barang dari Pulau Jawa, Palembang, Lampung, dan Jambi menuju Sumatera Barat,” jelasnya.
Potensi dampak terhadap harga bahan pokok di Padang menjadi perhatian khusus. “Kalau jalur ini terputus satu hari saja, harga bahan pokok di Padang bisa langsung naik. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Penyedia jasa diingatkan untuk bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis dan target waktu yang telah ditetapkan. “Saya ingatkan, jangan sampai masyarakat Sumatera Barat dirugikan akibat pekerjaan yang asal-asalan atau molor,” ucapnya.
Peninjauan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Pelaksanaan pekerjaan diharapkan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. “Kita tidak ingin pekerjaan preservasi justru menimbulkan kemacetan atau hambatan saat arus mudik. Semua harus diatur dengan baik,” katanya.
Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat. “Infrastruktur jalan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, kami akan terus mengawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
