Washington D.C. – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan operasional sebagian setelah para legislator gagal menyepakati rancangan undang-undang anggaran belanja. Kegagalan persetujuan ini mengakhiri pendanaan pemerintah federal pada Rabu pukul 00:01 waktu setempat, menyusul penolakan proposal sementara oleh kedua partai di Senat AS, baik Demokrat maupun Republik.

Penutupan operasional pemerintah AS bukan hal baru, telah terjadi lebih dari 12 kali sejak tahun 1980. Presiden Donald Trump mengancam akan memanfaatkan krisis pendanaan ini untuk memangkas layanan publik secara signifikan.

Dalam pernyataannya di Gedung Putih pada Selasa, Trump memperingatkan bahwa penutupan pemerintah ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil langkah-langkah yang merugikan Partai Demokrat. “Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa diubah selama penutupan pemerintah, yang buruk bagi mereka dan tidak bisa diubah oleh mereka, seperti menyingkirkan banyak orang, memotong hal-hal yang mereka sukai, memotong program-program yang mereka sukai,” ujar Trump.

Meskipun Partai Republik mengendalikan kedua kamar Kongres, mereka kekurangan 60 suara yang diperlukan di Senat untuk meloloskan RUU pengeluaran. Situasi ini menempatkan Partai Demokrat pada posisi berpengaruh dalam negosiasi anggaran.

Di Bogota, Kolombia – Presiden Gustavo Petro memerintahkan pengusiran seluruh diplomat Israel yang tersisa dari negaranya. Langkah ini diambil menyusul pencegatan armada Global Sumud Flotilla yang berlayar menuju Gaza oleh pasukan Israel.

Selain pengusiran diplomat, Presiden Petro juga menyerukan penangguhan perjanjian perdagangan dengan Israel. Keputusan ini dipicu oleh penangkapan dua warga negara Kolombia yang berada di salah satu kapal flotilla di perairan internasional. Petro menuntut pembebasan segera Luna Barreto dan Manuela Bedoya, kedua aktivis yang ditahan.

Hanya empat diplomat Israel yang masih bertugas di Kolombia setelah Presiden Petro memutuskan hubungan dengan Israel setahun sebelumnya. Kementerian Luar Negeri Kolombia mengecam keras insiden tersebut, menyebutnya sebagai “penculikan” oleh angkatan bersenjata Israel di perairan internasional.

Kementerian menegaskan bahwa tindakan Israel melanggar hukum internasional dan Konvensi Jenewa. Mereka mendesak pembebasan segera kedua warga Kolombia serta seluruh anggota armada lainnya. Kolombia juga menyerukan 18 negara, termasuk Spanyol, Indonesia, dan Turki, untuk mengambil tindakan bersama demi melindungi keselamatan warga negara mereka.

Sementara itu di Eropa, gelombang protes pro-Palestina meletus pada Rabu malam menyusul serangan pasukan Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Demonstrasi berlangsung di berbagai kota.

Di Roma, Italia, ratusan demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan anggota serikat pekerja berkumpul di Piazza dei Cinquecento, depan Stasiun Termini. Mereka memblokir lalu lintas di sekitar area tersebut, menyerukan slogan-slogan seperti “Mari kita blokir segalanya demi Flotilla dan demi Palestina.”

Pihak kepolisian Italia merespons dengan menutup sejumlah stasiun metro dan membatasi akses ke Stasiun Termini. Para demonstran merencanakan pawai lebih lanjut menuju Piazza Barberini, yang diperkirakan akan diikuti oleh sekitar seribu peserta.

Sebagai bentuk solidaritas, serikat pekerja Italia, Unione Sindacale di Base (USB) dan Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), telah menyerukan pemogokan umum nasional pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Komentar

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.