Washington – Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi menghentikan operasionalnya atau mengalami shutdown pada Rabu, 1 Oktober, setelah Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres gagal mencapai kesepakatan atas rancangan undang-undang pendanaan. Penutupan ini menyebabkan sejumlah layanan publik terhenti sementara dan gaji pegawai federal ditangguhkan, bahkan ada ancaman gaji tidak akan dibayarkan sama sekali.
Dalam praktik sebelumnya, pegawai pemerintah yang terdampak shutdown biasanya ditempatkan dalam status cuti tanpa gaji sementara (furlough). Mereka kemudian menerima gaji setelah pemerintah kembali beroperasi. Namun, kali ini pemerintahan Donald Trump mengancam akan memberhentikan pegawai secara permanen.
Kebuntuan di Kongres muncul akibat rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek yang diajukan Republik, yang mengatur pembiayaan operasi pemerintah hingga 21 November. Tanpa rancangan ini, jalannya pemerintahan tidak bisa berjalan seiring dimulainya tahun fiskal federal Amerika Serikat setiap 1 Oktober.
Salah satu sumber utama perselisihan adalah pembiayaan berkelanjutan untuk Affordable Care Act atau Obamacare. Program ini populer di kalangan pemilih karena memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses layanan kesehatan.
Partai Demokrat menolak mendukung rancangan anggaran Republik kecuali pemotongan Medicaid yang diberlakukan melalui kebijakan “One Big Beautiful Bill” pada Juli lalu dicabut. Selain itu, Demokrat menuntut perpanjangan kredit pajak khusus yang menurunkan biaya asuransi kesehatan bagi warga Amerika, yang akan berakhir pada akhir tahun.
Demokrat di Senat bahkan mengajukan sejumlah alternatif, termasuk rancangan pendanaan sementara selama tujuh hingga sepuluh hari. Namun, Republik menolak usulan tersebut. Trump juga membatalkan pertemuan dengan pimpinan Demokrat dan menyebut tuntutan mereka tidak serius.
Saat ini, Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres. Di Senat, Republik memegang 53 kursi dan Demokrat 47, sementara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Republik menguasai 220 kursi dan Demokrat 212. Untuk meloloskan rancangan undang-undang di Senat dibutuhkan 60 suara, sehingga diperlukan dukungan bipartisan.
Ketegangan politik meningkat setelah Trump mengunggah video deepfake di platform miliknya, Truth Social. Video itu menampilkan Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR, mengenakan sombrero besar dan kumis melintang. Dalam video, suara palsu yang diklaim sebagai Chuck Schumer terdengar berkata, “Jika kita memberikan semua imigran ilegal ini layanan kesehatan, kita mungkin bisa mendapatkan dukungan mereka sehingga mereka dapat memilih untuk kita.”
Video itu kemudian dikecam oleh Partai Demokrat sebagai ujaran rasis yang merujuk pada stereotip warga Meksiko. Jeffries menegaskan bahwa Partai Demokrat tengah berupaya melindungi layanan kesehatan rakyat Amerika di tengah serangan Partai Republik yang ia sebut belum pernah terjadi sebelumnya.
Penutupan kali ini adalah yang pertama sejak 2018. Shutdown memang jarang terjadi, namun frekuensinya meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pada Maret lalu, Kongres juga hampir melewati tenggat waktu sebelum akhirnya meloloskan rancangan undang-undang beberapa jam sebelum batas waktu.
Shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat berlangsung dari Desember 2018 hingga Januari 2019, selama 34 hari, akibat perdebatan mengenai pendanaan tembok perbatasan yang didorong Trump. Sejak 1976, pemerintah federal sudah 20 kali mengalami penutupan.
Penyusunan anggaran pemerintah federal dimulai setahun sebelum tahun fiskal baru, yang berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 September. Anggaran federal terbagi dalam tiga pos utama: pengeluaran wajib (program jaminan sosial, Medicare, tunjangan veteran), pengeluaran diskresioner (pendanaan lembaga federal), dan bunga utang. Proses ini melibatkan pengajuan proposal dari lembaga, penyusunan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), hingga persetujuan di Kongres dan penandatanganan oleh presiden. Kegagalan di salah satu tahapan ini dapat memicu shutdown pemerintah.
