Padang – Sumatera Barat menaruh harapan besar pada tahun 2025, terutama dalam hal realisasi proyek-proyek infrastruktur yang dijanjikan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Zigo Rolanda, anggota Komisi V DPR RI, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap program-program strategis pemerintah pusat. Menurutnya, pengawasan ini krusial untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Komitmennya ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum, termasuk rapat kerja dan kunjungan lapangan, yang bertujuan untuk mengawal alokasi anggaran lintas kementerian.
Menjelang perkiraan lonjakan arus mudik Lebaran 2025, Rolanda mendesak percepatan pengoperasian Jalan Tol Padang–Sicincin. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera memfungsikan ruas tol tersebut guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan mengurangi kemacetan di jalur nasional. “Ini penting untuk kelancaran arus mudik,” tegasnya. Selain itu, ia terus berupaya memperjuangkan alokasi anggaran untuk preservasi jalan nasional Lubuk Selasih–Surian, yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat.
Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di tingkat daerah, Rolanda berhasil mengadvokasi realisasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar untuk berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan daerah, memperlancar mobilitas penduduk, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat terus dilakukan, termasuk saat kunjungan kerja ke Solok Selatan untuk membahas perbaikan jalan nasional dan peningkatan akses logistik.
Selain fokus pada infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih juga menjadi prioritas utama. Sepanjang tahun 2025, Rolanda memfasilitasi dukungan anggaran untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk proyek SPAM Palukahan Taban 3 di Kota Padang dengan nilai mencapai Rp308 miliar. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan layanan air bersih bagi sekitar 200 ribu warga dan menjawab keluhan masyarakat terkait infrastruktur dasar.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Rolanda mendorong percepatan perbaikan rumah warga yang terdampak bencana banjir. Ia menekankan pentingnya respons cepat negara dalam pemulihan pascabencana, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap banjir. Di Kabupaten Dharmasraya, ia juga mendorong percepatan pembangunan DAM, tanggul, dan infrastruktur pengendalian banjir, khususnya di Kecamatan Timpeh.
Pada sektor transportasi laut, Rolanda meninjau langsung progres revitalisasi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus. Pelabuhan ini dinilai strategis dalam mendukung aktivitas perikanan, logistik, dan konektivitas ke Kepulauan Mentawai. Saat reses di Kabupaten Sijunjung, ia berdialog dengan warga kawasan transmigrasi Padang Tarok dan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk rencana pengembangan jaringan air bersih untuk sekitar 7.000 sambungan rumah di masa mendatang.
Pada awal tahun 2025, Rolanda melaksanakan reses perorangan di Kota Solok dengan meninjau sejumlah proyek strategis, seperti jalan lingkar kota, pengendalian banjir Batang Lembang, serta revitalisasi terminal. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBN.
Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2025, Rolanda menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan peningkatan infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih, pengembangan transportasi, perbaikan perumahan, dan mitigasi bencana. Pendekatannya melibatkan partisipasi aktif dalam rapat di Senayan, kunjungan langsung ke lapangan, dan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan peran Komisi V DPR RI sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat di daerah.
