Padang – Realisasi belanja daerah Pemerintah Kota (Pemko) Padang pada semester pertama 2025 mencapai 45,23 persen.
Angka ini terungkap dalam Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Semester I Tahun Anggaran 2025.
Dari total pagu anggaran awal sebesar Rp2.819.354.920.969, realisasi anggaran tercatat Rp1.257.110.477.824,04.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Setdako Padang, Erwin, memaparkan data Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) semester pertama.
“Realisasi fisik mencapai 60,34 persen dari target 74,85 persen, sementara realisasi keuangan 45,23 persen dari target 62,96 persen,” jelas Erwin, Kamis (14/8/2025).
Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi fisik tertinggi hingga Juli 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (85,15 persen), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (82,67 persen), Badan Pengelola Keuangan dan Aset (80,82 persen), Kecamatan Kuranji (79,88 persen), dan Bagian Organisasi (77,50 persen).
Sementara itu, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (68,65 persen), Sekretariat DPRD (59,16 persen), Inspektorat (58,72 persen), Bagian Kesejahteraan Rakyat (58,01 persen), dan Dinas Perdagangan (54,06 persen) menjadi lima OPD dengan realisasi keuangan tertinggi.
Erwin mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian realisasi fisik dan keuangan (RFK) hingga Juli 2025.
Faktor-faktor tersebut antara lain pembatalan kegiatan karena efisiensi anggaran, perubahan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, perubahan aplikasi e-Katalog, penerapan juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) terbaru, serta proses APBD Perubahan yang dilakukan lebih awal.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya kinerja nyata bagi masyarakat.
Pemko Padang akan memberikan reward bagi OPD berprestasi dan punishment bagi yang berkinerja rendah.
“Target harus tercapai, dan kalau bisa hingga 100 persen di akhir tahun. Masih ada waktu empat bulan untuk memaksimalkan serapan anggaran,” tegas Maigus Nasir.
Maigus Nasir juga menyoroti lemahnya koordinasi dan sosialisasi antar perangkat daerah yang menghambat pelaksanaan di lapangan.
Ia meminta seluruh OPD menyamakan persepsi, memperbaiki perencanaan, dan memaksimalkan sumber daya agar kinerja meningkat di triwulan ketiga.
“Bagi yang sudah mencapai target, kita apresiasi. Bagi yang belum, mari kita benahi bersama. Jangan sampai ada yang gagal dalam capaian target serapan anggaran, baik fisik maupun keuangan,” pungkasnya.
