Limapuluh Kota – Impian warga Limapuluh Kota untuk memiliki Sekolah Rakyat (SR) pupus. Program pendidikan gratis bagi keluarga miskin itu batal direalisasikan di Sumatera Barat.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mengklaim telah memenuhi seluruh persyaratan administratif.
Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, bahkan sempat bertemu Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta pada Kamis (12/9/2025) untuk membahas program ini.
Namun, usulan tersebut ditolak dengan alasan teknis. Pemerintah pusat menilai lahan belum siap dan anggaran sosialisasi telah habis.
Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, Fadhil, menyayangkan pembatalan ini. Ia menegaskan semua persyaratan telah dipenuhi. “Pak Menteri sudah menjamin, semua syarat beres, tidak ada kendala,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Sosial Limapuluh Kota, Indra Suryani, belum memberikan keterangan. Bupati Safni juga belum merespons konfirmasi.
Tokoh pemerhati Luak Limopuluah, Yuldifan Habib, menilai kegagalan ini sebagai bukti pemerintah daerah kehilangan arah. Ia mengkritik alasan efisiensi yang dianggap klasik dan menggerus visi misi kepala daerah.
Yuldifan menekankan pentingnya data akurat dan proposal yang jelas dalam pengajuan program ke pemerintah pusat. “Jangan hanya ‘rendang ke kerendang saja’. Usulan harus berisi gagasan besar dan tanggung jawab secara administratif, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya.
