Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2026, dengan fokus pada pencegahan penyalahgunaan dana oleh penerima manfaat. Langkah ini diambil seiring dengan rencana penyaluran bansos kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah menegaskan bahwa bantuan sosial harus dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. “Bantuan yang diterima harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pendidikan dan kesehatan,” ujar Saifullah Yusuf, menekankan pentingnya penggunaan dana secara tepat sasaran.
Peringatan keras juga diberikan terkait penyalahgunaan dana bansos. Pemerintah melarang keras penggunaan bantuan sosial untuk kegiatan yang tidak produktif, termasuk judi daring. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima.
Pencairan tahap pertama bansos PKH dan BPNT telah dimulai pada Januari 2026. Masyarakat dapat memantau status pencairan dana bantuan melalui website resmi Cek Bansos Kemensos atau aplikasi Cek Bansos, dengan memasukkan data diri seperti NIK dan alamat domisili.
Sistem penyaluran bansos pada tahun 2026 tetap menggunakan skema kuartalan, dengan empat tahap penyaluran. Tahap pertama berlangsung hingga Maret, diikuti tahap kedua (April-Juni), tahap ketiga (Juli-September), dan tahap keempat (Oktober-Desember).
Nominal BPNT adalah Rp200.000 per tahap, yang disalurkan melalui Bank Himbara dan dapat ditarik tunai. Sementara itu, nominal PKH bervariasi tergantung pada komponen penerima, dengan ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp3 juta per tahun, sedangkan lansia dan penyandang disabilitas berat menerima Rp2,4 juta per tahun.
Kebijakan penyaluran bansos ini, menurut pemerintah, merupakan langkah strategis dalam menopang konsumsi rumah tangga, mengingat dinamika global dan tantangan domestik yang masih terus berlangsung.
Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan kebijakan yang konsisten, pemerintah berharap bansos PKH-BPNT dapat menjadi momentum penting dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
