Jakarta – Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat melimpah, mencapai 3.686 gigawatt, namun baru dimanfaatkan sebesar 9,4 gigawatt. Menanggapi kondisi ini, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT PLN menegaskan komitmen untuk bertransformasi total dari ketergantungan energi fosil menuju EBT, sejalan dengan potensi investasi besar senilai Rp 2.967,4 triliun yang dapat dibuka melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN, Suroso Isnandar, menyatakan bahwa potensi EBT di Indonesia berasal dari berbagai sumber seperti tenaga surya, hidro, bioenergi, bayu (angin), panas bumi, dan energi laut. Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah bagaimana merealisasikan pemanfaatan potensi besar tersebut.
Suroso menjelaskan bahwa pasokan utama listrik PLN saat ini masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berkontribusi 66 persen, diikuti Pembangkit Listrik Tenaga Gas sebesar 17 persen. “Harus berbelok 180 derajat dari semula mengutamakan fosil, kini energi baru terbarukan. Harus kita ubah,” tegas Suroso dalam peluncuran Electricity Connec 2025 di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan implementasi RUPTL 2025–2034 berpotensi membuka ruang investasi yang sangat besar, terutama di sektor energi terbarukan. Ia memperkirakan total peluang investasi selama periode tersebut mencapai Rp 2.967,4 triliun.
Bahlil merinci investasi tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama. Sektor pembangkitan menyumbang porsi terbesar dengan nilai Rp 2.133,7 triliun, disusul pembangunan jaringan transmisi sebesar Rp 565,3 triliun, dan sisanya Rp 268,4 triliun untuk investasi di sektor pendukung lainnya.
Targetnya, sebagian besar atau sekitar 73 persen dari investasi pembangkit akan melibatkan swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP), sementara sisanya akan digarap langsung oleh PLN. Peluang ini juga akan menciptakan lapangan kerja signifikan.
Di sektor pembangkitan saja, dari sekitar 836 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan, lebih dari 790 ribu di antaranya atau 91 persen adalah green jobs. “Ini menjadi peluang besar bagi anak muda yang ingin terlibat dalam transisi energi,” kata Bahlil dalam konferensi pers peluncuran RUPTL 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM, Senin, 26 Mei 2025.
Potensi investasi besar ini selaras dengan komitmen pemerintah mendorong transisi energi melalui penguatan bauran EBT dalam sistem kelistrikan nasional. Dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, porsi EBT mendominasi sebesar 42,6 GW atau 61 persen. Sementara itu, kapasitas dari sistem penyimpanan energi (energy storage) ditargetkan sebesar 10,3 GW (15 persen), dan energi fosil 16,6 GW (24 persen).
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan pembangunan pembangkit dirancang dalam dua tahap. Pada lima tahun pertama, komposisi pembangkit masih cukup berimbang, dengan 44 persen berasal dari EBT, 45 persen dari fosil, dan 11 persen dari storage. Namun, pada fase kedua, fokus akan semakin mengarah ke EBT dengan proporsi mencapai 73 persen, sementara penggunaan fosil ditekan hingga 10 persen.
Selain menciptakan peluang ekonomi, proyek-proyek dalam RUPTL ini juga diharapkan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah menargetkan terbukanya 1,7 juta lapangan kerja baru, terutama di sektor pembangkitan dan jaringan listrik, dengan mayoritas merupakan green jobs atau pekerjaan yang mendukung pengembangan energi bersih dan berkelanjutan.
