Padang – Dampak banjir bandang di Pauh, Kota Padang, memicu kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur dan bantuan bagi warga terdampak. Aspirasi ini menjadi fokus utama dalam pertemuan antara masyarakat dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.
Pertemuan yang dihadiri lebih dari 200 warga pada Jumat (6/2) sore, di Huntara mandiri Kepalo Koto, Pauh, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Evi Yandri turut menggandeng perwakilan dari berbagai OPD untuk memastikan aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti.
Salah satu isu krusial yang disuarakan adalah kesulitan akses pendidikan bagi anak-anak sekolah di Batu Busuk. Seorang warga menuturkan bahwa “Anak-anak pergi ke sekolah terpaksa jalan menyeberangi batang sungai. Dulu ada jembatan, tapi sudah hilang terbawa banjir bandang. Kalau belum bisa jembatan seperti dulu, tolong buat jembatan darurat dulu, biar mudah anak anak ke sekolah.”
Selain jembatan, warga juga mengeluhkan jalan yang hilang, yang merupakan akses penting menuju sejumlah sekolah, termasuk SMA 9, SMP 14, SMP 23, dan SMP 44.
Menanggapi keluhan tersebut, Evi Yandri berjanji akan mengupayakan pembangunan jembatan darurat secepatnya. “Akan kita usahakan secepatnya dibuat jembatan darurat dulu. Setidaknya bisa dilalui jalan kaki atau motor,” ujarnya. Ia juga memastikan bahwa pembangunan jalan akan diupayakan melalui dana pemerintah pusat atau provinsi.
Selain infrastruktur, bantuan untuk sawah yang terdampak banjir juga menjadi perhatian utama. Perwakilan dari Dinas Pertanian menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan bantuan untuk sawah yang terdampak, dengan data dari Pauh telah masuk dalam proses verifikasi.
Bantuan tersebut dibagi menjadi empat kategori, yaitu rusak ringan, sedang, berat, dan hilang atau hanyut. “Bantuan untuk yang rusak ringan dan sedang sudah tersedia. Silahkan masukan propasal untuk uang belum,” jelas perwakilan dinas.
Evi Yandri juga meminta lurah untuk mencatat keluhan warga yang sawahnya belum terdata, serta mengingatkan pentingnya pendataan dan verifikasi yang akurat terkait huntap. Ia menyarankan agar warga menyimpan foto rumah sebelum diperbaiki sebagai bukti autentik.
“Pendataan ini sangat penting. Jika tidak maka bisa seperti pembangunan huntap di Pasaman yang sampai sekarang masih bermasalah, padahal bencana di sana sudah dari tahun 2022,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa masalah huntap di Pasaman bukan disebabkan oleh kekurangan dana, melainkan karena data yang bermasalah. “Jangan sampai ini terjadi di Padang,” imbuhnya.
Evi Yandri mengakui bahwa beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan kewenangan pemerintah kota Padang atau pemerintah pusat. “Tapi itu tidak masalah. Akan saya koordinasikan dengan pemerintah pusat dan kota Padang sampai terlaksana,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa ada masyarakat yang sudah mulai berusaha kembali, seperti petani yang sawahnya hilang dan beralih beternak bebek. Mereka akan dibantu dengan pakan dan benih. Kaum ibu juga akan diberikan pelatihan memasak kue dan menjahit melalui program Evi Yandri untuk mencari tambahan penghasilan.
“Mari kita atur langkah kita kembali, perbaiki lagi ekonomi masing-masing selagi pemerintah mengupayakan secepatnya perbaikan infrastruktur,” pungkasnya.
