Jakarta – Hingga kuartal II 2025, remitansi dari pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai US$ 8,4 miliar atau sekitar Rp 136 triliun. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan PMI terhadap perekonomian nasional.
Pada tahun 2024, remitansi PMI tercatat sebesar US$ 15,7 miliar atau sekitar Rp 253 triliun, menyumbang 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan, angka ini masih tertinggal dibandingkan Filipina, yang mencapai Rp 600 triliun pada 2024 atau 30 persen dari PDB mereka.
“Filipina sudah Rp 600 triliun tahun 2024, 30 persen dari PDB-nya itu adalah dari pekerja migran,” kata Mukhtarudin dalam acara Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia di Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).
Menurut Mukhtarudin, keberhasilan Filipina tak lepas dari pendidikan pekerja migran yang terstruktur sejak sekolah dasar. Pemerintah Indonesia berencana mengintegrasikan edukasi serupa ke dalam kurikulum Sekolah Rakyat.
“Dengan Sekolah Rakyat nanti kita akan insert kurikulum silabus tentang kelas migran, dalam rangka menjawab masalah peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia,” ucap Mukhtarudin.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menambahkan, dari 3,9 juta PMI pada 2024, rata-rata remitansi yang dikirimkan mencapai Rp 64 juta per tahun.
Data OJK menunjukkan, 48 persen remitansi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 21 persen untuk investasi, 7 persen untuk tabungan, 5 persen untuk bisnis, dan 9 persen untuk kebutuhan lainnya.
Friderica menyatakan, arus remitansi pekerja yang melebihi Rp 250 triliun per tahun membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional.
“Artinya, seluruh pelaku industri, baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro, punya tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi dan juga terutama inklusi,” tuturnya.
