Padang – Temuan kunjungan kerja anggota Komisi IV DPR RI ke Sumatera Barat mengungkap adanya ketidaksesuaian data yang signifikan terkait kebutuhan pemulihan sektor pertanian pascabencana. Kerugian dan kerusakan yang dialami sektor pertanian beserta infrastruktur pendukungnya diperkirakan mencapai Rp 4,53 triliun.
Menurut Rahmat Saleh, angka tersebut muncul setelah verifikasi dan pendalaman data bersama pemerintah daerah serta observasi langsung di lapangan. “Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” ujarnya di Padang, Jumat (16/1/2026).
Kunjungan lapangan dinilai krusial untuk memvalidasi data. Selama ini, terdapat perbedaan antara laporan administratif dan realitas kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian.
Data menunjukkan kerusakan bendungan mencapai Rp 2,06 triliun, jaringan irigasi Rp 1,07 triliun, dan sektor pertanian langsung merugi Rp 1,22 triliun. Kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani (JITUT) mencapai Rp 156,87 miliar, serta embung senilai Rp 10,25 miliar.
Rahmat menegaskan bahwa data tersebut bukan asumsi politis, melainkan hasil pembahasan data teknis pemerintah daerah. “Data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran,” tegasnya.
Ia menyoroti kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang tidak tercantum dalam laporan resmi. Irigasi menjadi penentu utama produksi pangan. “Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” ungkapnya.
Selain data, mekanisme pemulihan terhambat tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS). “Kondisi itu membuat perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat. Banyak sawah yang rusak berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, dukungan alat berat diperlukan agar lahan bisa segera digarap. “Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” katanya.
Rahmat berharap pembukaan data ini menjadi titik balik penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Pemerintah pusat diharapkan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan. “Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam RDP Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu (14/1/2026), Rahmat mempertanyakan akurasi data kerusakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pascabencana.
Ia mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan darurat, termasuk bantuan pangan. Namun, ia menilai data kerusakan yang disampaikan belum sesuai kondisi riil di Sumatera Barat. “Tanpa mengurangi kepercayaan kami kepada tim kementerian, saya harus sampaikan bahwa data ini tidak tepat. Salah data akan berujung pada salah hitung anggaran,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut. Perbedaan data inilah yang mendorongnya turun langsung ke Sumbar dan bertemu pemangku kepentingan daerah, menghasilkan data faktual kerusakan besar pada sektor vital.
