Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kehutanan, menyoroti data lahan kritis yang mencapai 12,7 juta hektar pada tahun 2024. Ia mempertanyakan langkah konkret yang diambil kementerian untuk mengatasi masalah tersebut, mengingat banjir dan longsor di Sumatera terjadi hampir setiap tahun dengan intensitas yang meningkat.
Dalam forum tersebut, Rahmat mengkritik pemaparan Kementerian Kehutanan yang dinilai tidak tegas dalam menempatkan deforestasi sebagai penyebab utama bencana. “Tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan deforestasi dari tahun ke tahun. Pesan yang kami tangkap adalah bahwa Kementerian Kehutanan menganggap penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau pembalakan hutan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kementerian tidak menyampaikan informasi yang berpotensi menyesatkan publik, terutama di tengah suasana duka yang masih dirasakan masyarakat Sumatera. “Kalau kemudian menganggap deforestasi bukanlah penyebab, itu menurut kami sesuatu yang keliru untuk disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Rahmat menyoroti data periode 2016-2025 yang menunjukkan pemanfaatan lahan seluas hampir 1,4 juta hektar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi. Ia berpendapat bahwa skala pemanfaatan kawasan hutan yang masif ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko bencana. “Ini angka yang besar,” katanya.
Selain itu, Rahmat juga menyinggung data ekspor industri kehutanan yang terus meningkat, termasuk dari Sumatera Barat, sebagai indikasi aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang masih intensif. Ia menuturkan bahwa laju produksi lima perusahaan besar di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. “Data nanti akan kami berikan. Tidak perlu disebutkan nama PT-nya, tetapi menurut kami ini juga menyumbang besar terhadap bencana banjir,” ucapnya.
Rahmat mendesak kementerian untuk lebih jujur dalam mengevaluasi kondisi ekologis Sumatera dan tidak hanya berfokus pada indikator administratif. Ia menekankan bahwa klasifikasi penurunan deforestasi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan hubungan antara pembalakan hutan dan peningkatan frekuensi bencana. “Kami berharap jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama, di atas kepentingan retorika pencapaian. Dengan ratusan korban meninggal dan hilang, masyarakat membutuhkan penjelasan yang faktual dan tindakan penanganan yang tegas. Rahmat berpendapat bahwa narasi pemerintah tidak boleh memutus hubungan langsung antara kerusakan hutan dan bencana yang saat ini dirasakan oleh masyarakat di Sumatera.
