Jakarta – Desakan terhadap pejabat publik untuk bertanggung jawab atas penanganan bencana di Indonesia semakin menguat. Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, pada rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kehutanan, Kamis (4/12/2025), di Gedung Senayan, Jakarta, secara terbuka mempertanyakan etika jabatan di tengah situasi krisis yang menelan banyak korban jiwa.
Rahmat menyoroti pentingnya kepekaan pejabat terhadap penderitaan masyarakat. Ia mengkritik pernyataan sejumlah pejabat kementerian terkait penyebab banjir di Sumatera yang dinilai kurang tepat. “Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” ujarnya, menekankan bahwa data yang disampaikan seharusnya tidak menafikan deforestasi sebagai faktor utama penyebab bencana.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani dampak bencana, terutama mengingat banyaknya korban meninggal dan hilang. Rahmat mencontohkan kasus pengunduran diri dua menteri di Filipina akibat banjir sebagai bentuk tanggung jawab moral yang seharusnya dapat menjadi teladan. Ia berpendapat bahwa langkah serupa tidak berlebihan jika diterapkan di Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Jadi bukan hal yang salah kalau ada menteri yang merasa tidak sanggup lalu mundur. Itu tugas yang mulia menurut saya,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi seruan bagi kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tanggung jawabnya dalam menghadapi bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
