Ditulis oleh: Hanifa Salsabila Rista/NIM : 2410841013
Mata Kuliah : Kebijakan Publik, Prodi: Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
Dosen Pengampu : Dr. Edi Hasymi M.Si
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu topik yang selalu mendominasi ruang diskusi beberapa waktu terakhir. Sejak pertama kali dikenalkan, program ini langsung mencuri perhatian karena skalanya yang sangat besar dengan cakupan luas. MBG dirancang sebagai program penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya dengan tujuan utama untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting yang masih tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Program ini tampak ideal karena menyangkut hak setiap anak bangsa untuk mendapatkan makanan bergizi yang layak.
Namun ketika program sebesar ini muncul, wajar jika publik mempertanyakan banyak hal. Saya sendiri melihat MBG sebagai kebijakan yang memiliki dua sisi tajam, yaitu di satu sisi sangat menjanjikan, tetapi di sisi lain berpotensi menghadirkan berbagai konsekuensi yang tidak sederhana. Di tengah situasi keuangan negara yang sedang ketat, janji pemberian makanan gratis secara nasional menimbulkan pertanyaan terkait kelayakan anggaran, kesiapan sistem, dan efektivitas jangka panjang. Apalagi kebijakan ini muncul dalam momentum politik yang cukup sensitif, sehingga wajar jika masyarakat bertanya apakah kebijakan ini benar-benar lahir dari kajian yang matang atau hanya didorong oleh kepentingan politis untuk menarik simpati publik?
Di bagian inilah saya merasa keberatan. Program ini muncul sebagai salah satu janji politik yang sangat menonjol saat kampanye. Ketika sebuah kebijakan besar lahir dari situasi politik yang panas, ada risiko pelaksanaannya dilakukan terlalu cepat hanya untuk menunjukkan hasil instan, tanpa memastikan bahwa sistem pendukungnya sudah siap. Padahal, kebijakan publik, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dalam jumlah besar, seharusnya dirancang berdasarkan data dan pertimbangan jangka panjang, bukan sekadar untuk menarik dukungan politik. Niat untuk meningkatkan gizi anak memang penting dan tidak boleh ditunda, tetapi jika dieksekusi secara terburu-buru, hal itu justru bisa menyebabkan pemborosan, ketidakefisienan, bahkan kegagalan.
Selain persoalan politik, aspek pembiayaan menjadi sorotan lain yang menurut saya perlu ditinjau secara serius. Melaksanakan MBG tidak hanya soal menyediakan makanan, tetapi juga membangun sistem logistik, distribusi, pengadaan bahan pangan, dan mekanisme evaluasi yang berjalan setiap hari di seluruh daerah. Semua itu membutuhkan anggaran yang tidak kecil bahkan diperkirakan mencapai ratusan triliun jika diterapkan penuh secara nasional. Di tengah kondisi fiskal negara yang sedang menanggung berbagai beban, mulai dari subsidi energi, pembangunan infrastruktur, hingga pemulihan berbagai sektor pascapandemi, penambahan program sebesar MBG menjadi pertanyaan besar yaitu apakah negara benar-benar sanggup menanggung beban anggaran ini dalam jangka panjang?
Masalahnya, masih banyak sektor lain yang juga sangat membutuhkan perhatian. Layanan kesehatan dasar masih harus dibenahi, kualitas pendidikan belum merata, tenaga medis belum tersebar dengan baik, dan pembangunan di daerah tertinggal memerlukan biaya besar. Kita tentu ingin anak-anak Indonesia mendapat asupan bergizi, tetapi kita juga harus realistis bahwa anggaran negara tidak tanpa batas. Program berskala besar memang terlihat menarik pada awalnya, namun ketika dampaknya terhadap fiskal mulai terasa, program seperti itu justru bisa menjadi beban dan menghambat pemerintah dalam merespons berbagai tantangan baru.
Di sisi lain, efektivitas program sebesar MBG sangat bergantung pada kesiapan daerah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, infrastruktur dengan kualitas yang beragam, serta kapasitas administrasi daerah yang berbeda-beda. Menjamin bahwa makanan bergizi sampai dengan kualitas yang sama ke seluruh pelosok adalah tantangan yang tidak bisa dianggap enteng. Daerah yang sudah maju mungkin tidak mengalami banyak masalah, namun bagaimana dengan daerah yang infrastruktur dasarnya masih terbatas? Ataupun bagaimana memastikan bahwa bahan makanan yang dikirim tidak terbuang sia-sia?
Masalah pengawasan ini menimbulkan kekhawatiran baru, yaitu kemungkinan terjadinya penyimpangan anggaran. Program yang mengandalkan pengadaan makanan dalam jumlah besar sangat rentan terhadap korupsi. Kita tahu bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor dengan tingkat penyimpangan tertinggi di Indonesia. Saat dana miliaran hingga triliunan dialokasikan pada satu program, risiko seperti markup harga, distribusi yang tidak nyata, penggunaan bahan berkualitas buruk, atau permainan kontraktor menjadi sangat besar. Tanpa mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, MBG bisa berubah menjadi ajang keuntungan bagi pihak tertentu, alih-alih menjadi program untuk meningkatkan kesehatan anak-anak bangsa.
Di tengah berbagai kritik tersebut, saya tetap melihat bahwa sisi positif MBG tidak bisa dinafikan begitu saja. Stunting adalah masalah serius yang berdampak pada masa depan bangsa. Masalah ini bukan hanya soal tinggi badan, tetapi juga menyangkut kemampuan kognitif, kecerdasan, dan produktivitas seseorang ketika dewasa nanti. Negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa telah membuktikan bahwa intervensi gizi adalah salah satu kunci kemajuan kualitas manusia. Karena itu, upaya memperbaiki gizi memang sangat penting dan mendesak.
Namun, saya menyadari bahwa pemberian makanan gratis saja tidak cukup. Ada risiko terciptanya ketergantungan jika tidak diimbangi dengan edukasi gizi kepada orang tua dan masyarakat. Program ini seharusnya bukan hanya memberi makan anak setiap hari, tetapi juga membangun budaya makan sehat di rumah. Jika pemerintah hanya berfokus pada memberi tanpa mendidik, maka program ini akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah. Perbaikan perilaku konsumsi, edukasi gizi, dan peningkatan literasi kesehatan ibu justru jauh lebih penting dalam jangka panjang. Anak yang setiap hari mendapat makanan bergizi dari sekolah, tetapi tidak mendapat pola makan sehat di rumah, akan tetap berada pada risiko kekurangan gizi.
Karena itu, saya menilai bahwa MBG seharusnya dipadukan dengan pendekatan yang lebih holistik. Upaya memperbaiki gizi harus disertai pembangunan sanitasi yang layak, akses air bersih, kesehatan ibu hamil, dan pemantauan balita. Stunting adalah hasil dari kombinasi banyak faktor, bukan sekadar kurang makan. Jika pemerintah hanya fokus pada pemberian makanan, sementara sanitasi dan kesehatan dasar masih buruk, maka dampak program tidak akan maksimal.
Dengan seluruh pertimbangan tersebut, menurut saya MBG tetap dapat berjalan, tetapi harus melalui pendekatan yang bertahap dan realistis. Pemerintah sebaiknya memulai implementasi di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan infrastruktur yang siap, sambil memperbaiki sistem pengawasan, logistik, dan penganggaran. Pendekatan bertahap memberi ruang untuk mengevaluasi dan mengatasi masalah sebelum diperluas secara nasional. Ini jauh lebih masuk akal daripada memaksakan program penuh yang berpotensi membebani negara dan menciptakan kekacauan administratif.
Pada akhirnya, kita semua sepakat bahwa generasi sehat adalah fondasi masa depan bangsa. Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, cerdas, dan berdaya saing. Namun untuk mencapai itu, kita juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar efektif, berkelanjutan, dan tidak hanya terlihat menarik di permukaan. Program sebesar MBG bukan hanya soal niat baik, tetapi juga tentang kemampuan negara mengelola anggaran, membangun sistem, dan memastikan transparansi.
Karena itu, sebelum program ini dijalankan secara penuh, pemerintah perlu membuka ruang diskusi publik yang lebih luas, melibatkan para ahli, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menilai kesiapan dan risiko yang mungkin muncul. Dengan proses yang matang dan terbuka, MBG berpeluang menjadi kebijakan yang benar-benar memberi dampak positif, bukan sekadar proyek besar yang cepat meredup setelah diluncurkan.***
Views: 28
