Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menambah deretan nomenklatur kabinetnya menjelang satu tahun pemerintahan, meskipun struktur Kabinet Merah Putih telah dinilai gemuk sejak dilantik tahun lalu. Penambahan ini meliputi pelantikan wakil menteri baru dan pembentukan komite khusus.
Jumlah anggota Kabinet Merah Putih kembali bertambah setelah Prabowo melantik Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Oktober 2025.
Kepala Negara menunjuk Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Dengan penunjukan ini, posisi Wamendagri kini diisi oleh tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus.
Mantan Menteri Pertahanan tersebut juga melantik Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Penunjukan ini menjadikan posisi Wamenkes diisi oleh dua orang, yaitu Dante Saksono Harbuwono dan Benyamin Paulus.
Selain penambahan wakil menteri, Prabowo juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite ini diketuai oleh Velix Wanggai dan akan dibantu oleh sembilan anggota.
Kesembilan anggota komite tersebut adalah John Wempi Wetipo (mantan Wakil Menteri Dalam Negeri), Ignatius Yoko Triyono (purnawirawan jenderal yang pernah menjadi Panglima Kodam Cenderawasih), Juharson Estrella Sihasale (seniman film sekaligus eks calon legislatif Gerindra di Papua), serta Paulus Waterpauw (mantan polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua).
Anggota lainnya meliputi Ribka Haluk (Wamendagri), Ali Hamdan Bogra (purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai Pangdam Kasuari), John Gluba Gebze (mantan Bupati Merauke), Yanni (Ketua DPD Gerindra Papua), dan Billy Mambrasar (mantan staf khusus milenial Jokowi).
Sebelumnya, pada 25 Agustus lalu, Prabowo membentuk Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa yang dikepalai oleh Didit Herdiawan Ashaf. Kemudian, pada 17 September, Prabowo melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Sebelum pelantikan-pelantikan tersebut, Kabinet Merah Putih yang dilantik pada 21 Oktober 2025 sudah memiliki 48 menteri, 5 kepala badan, dan 55 wakil menteri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penambahan wakil menteri dan badan baru disesuaikan dengan kebutuhan. “Di satu sisi ketika kita merasa ada beberapa lembaga yang memang itu fungsinya sekarang sudah ada tergantikan di kementerian. Nah, itu juga tidak ada masalah kita lebur,” kata Prasetyo di Jakarta pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Kepala lembaga kajian LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani, menilai penambahan nomenklatur Kabinet Merah Putih mencerminkan upaya Prabowo untuk memperluas arena kekuasaan dan mengelola stabilitas politik melalui distribusi posisi dan loyalitas.
“Dalam hal ini, Presiden Prabowo membangun struktur dukungan yang lebih luas, tetapi dengan risiko terfragmentasinya arah kebijakan,” ujar Pramodhawardani saat dihubungi pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Menurutnya, semakin gemuknya kabinet justru menimbulkan paradoks, yaitu semakin besar kabinet akan semakin sulit memastikan efektivitas koordinasi dan konsistensi kebijakan. Ia berpendapat bahwa reformasi birokrasi yang seharusnya berorientasi pada efisiensi dan meritokrasi, justru berbalik arah menjadi politik akomodasi. “Ini bukan sekadar kegagalan teknokratis, melainkan kegagalan cara pandang terhadap negara itu sendiri,” tegasnya.
Jaleswari menuturkan, selama birokrasi masih diperlakukan sebagai alat penyeimbang elite politik dan bukan sebagai instrumen pelayanan publik, Presiden akan semakin tergoda untuk menambah kursi jabatan, bukan memangkasnya. “Dalam konteks itu, kabinet gemuk Presiden Prabowo adalah cermin politik pasca-reformasi kita, yaitu: sibuk menjaga koalisi, tapi belum tentu memperkuat kapasitas negara,” katanya.
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, melihat penambahan anggota Kabinet Merah Putih bertujuan untuk mempercepat program pemerintah yang menumpuk. Menurutnya, Prabowo menambah jabatan wamen dan badan baru untuk akselerasi. “Penambahan wamen itu mencakup hal-hal strategis yang menjadi ambisi. Atau cita-cita pembenahan dari sisi kementerian dalam negeri dan kesehatan,” kata Firman saat dihubungi, Kamis, 9 Oktober 2025.
Firman juga khawatir penambahan badan itu bisa beririsan dengan struktur organisasi pemerintahan yang ada. Keadaan ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien. “Dalam praktiknya nanti justru tidak terlalu efisien dengan penambahan badan baru itu,” ujarnya.
Menurut Firman, pemerintah seharusnya memberdayakan lembaga yang sudah ada di tengah situasi krisis ekonomi ini. Pemerintah bisa membuat lembaga yang ada lebih efektif dengan evaluasi tetap. “Dibuat lebih efektif dengan evolusi tetap yang memang betul-betul mengarah pada pembenahan yang menjadi target,” tambahnya.
Firman juga berpendapat bahwa Prabowo akan sulit memberikan perhatian sepenuhnya kepada seluruh anggota kabinetnya. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa Prabowo hanya bekerja dengan sedikit orang dan mempercayakan program strategis kepada orang-orang di sekitarnya.
