Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025, mengganti lima menteri dan membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Pelantikan pejabat baru Kabinet Merah Putih dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Menteri yang diganti meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
Mochamad Irfan Yusuf dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan masih kosong dan akan diisi pejabat ad interim. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum mengungkapkan nama pejabat pengganti sementara tersebut. Sementara itu, calon Menteri Pemuda dan Olahraga belum dapat dilantik karena sedang berada di luar kota.
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati dikabarkan telah beberapa kali mengajukan pengunduran diri pasca-penjarahan rumahnya pada 31 Agustus 2025. Prasetyo Hadi membantah kabar pengunduran diri tersebut, menyatakan bahwa perubahan formasi kabinet merupakan hasil evaluasi.
Selain reshuffle kabinet, usulan darurat militer juga menjadi sorotan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan penetapan status darurat militer kepada Presiden Prabowo. Usulan ini disampaikan dalam rapat terbatas di kediaman Prabowo di Hambalang pada 29 Agustus 2025.
Usulan tersebut ditentang oleh orang-orang dekat Prabowo, menteri, petinggi partai politik, dan sejumlah pejabat negara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang mengklaim tidak ada pembahasan maupun rancangan darurat militer di internal kementerian.
