Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan utama di balik peningkatan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini diambil atas permintaan langsung dari pemerintah Arab Saudi. Penjelasan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna setahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Oktober 2025.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Karena dia (Arab Saudi) bilang ‘Kami urusan haji adalah dengan Menteri Haji. Jadi minta urusannya sama pejabat’,” kata Prabowo.
Prabowo menambahkan, awalnya ia menyodorkan Kepala Badan Penyelenggara Haji untuk mewakili urusan haji. Namun, pemerintah Arab Saudi menolak dan menginginkan urusan haji diwakili oleh seorang menteri. “Ya sudah, apa boleh buat kita menyesuaikan,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, bersama Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya, pada 8 September 2025. Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029.
Irfan Yusuf dan Dahnil dilantik bersama tiga menteri lainnya, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Transformasi dari Badan Pengelolaan Haji dan Umrah (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengesahan revisi UU Haji dilakukan dalam sidang paripurna keempat masa persidangan DPR 2025-2026 pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, usai dilantik pada 8 September lalu menyatakan komitmennya. “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berupaya bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” katanya.
Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 April 1962. Ia merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy’ari. Gus Irfan menempuh pendidikan dasarnya di Jombang dan lulus dari Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) Jombang pada 1981. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Brawijaya, meraih gelar sarjana pada 1985 dan magister pada 2002. Pada 24 Februari 2025, Gus Irfan menuntaskan program doktoralnya dalam bidang manajemen pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Sejak 1989, Gus Irfan menjabat sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, pesantren warisan keluarganya. Ia juga pernah menjabat Komisaris Utama PT BRR Tebuireng selama dua dekade (1996-2016). Selain aktif di pesantren, Gus Irfan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi warga NU.
Dalam kancah politik, Gus Irfan merupakan kader Partai Gerindra. Ia pernah menjadi juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2024, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII. Namun, Gus Irfan mundur dari DPR RI karena dilantik menjadi Kepala BP Haji pada 22 Oktober 2024, sebelum kemudian diangkat sebagai Menteri Haji dan Umrah.
