Padang Panjang – Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di wilayah tersebut melalui pelantikan kepengurusan baru periode 2025–2028. Acara pelantikan berlangsung di Hall Lantai III Balai Kota Padang Panjang, Senin (22/12/2025).
Rifnaldi, yang juga menjabat sebagai Pimpinan Redaksi media online Go Parlemen, secara resmi memimpin PJKIP Kota Padang Panjang, didampingi Heri Gusman sebagai Wakil Ketua dan Dasril sebagai Sekretaris. Pelantikan ini menandai berakhirnya masa jabatan kepengurusan sebelumnya yang dipimpin oleh Alfian, sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus PJKIP Sumatera Barat Nomor 05/PJKIPSB-B/VII/2025. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PJKIP Sumatera Barat, Almudazir.
Dalam pidatonya, Rifnaldi menyoroti peran penting jurnalis dalam mengawal keterbukaan informasi. Ia menyatakan bahwa “Kebebasan Informasi adalah perangkat masyarakat untuk mengontrol setiap langkah penyelenggara negara.” Ia menambahkan bahwa dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengkritisi, dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Rifnaldi juga menyampaikan komitmen PJKIP untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ia menegaskan, “Kami siap bersinergi dengan OPD, partai politik, Bawaslu, BUMN, BUMD, serta seluruh badan publik untuk memastikan hak masyarakat terhadap informasi publik.”
Almudazir menekankan bahwa keterbukaan dan transparansi akan menciptakan kenyamanan bagi pemerintah dan badan publik dalam bekerja. Ia mengatakan, “Masih banyak badan publik yang belum sepenuhnya memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, kami berharap PJKIP Padang Panjang aktif melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi di OPD, serta bersinergi dengan Forkopimda.”
Wakil Walikota Allex Saputra mengapresiasi pengurus PJKIP yang baru dilantik dan menyoroti peran penting jurnalis di era digital. Ia menyatakan, “Di era digital, kebenaran sering kali kalah oleh viralitas. Di sinilah PJKIP hadir sebagai filterisasi dan verifikator informasi.” Ia berharap PJKIP dapat menjadi narator pembangunan yang membantu pemerintah membangun optimisme masyarakat melalui informasi yang faktual dan berimbang.
