Jakarta – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) tengah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kuat dan penyediaan perumahan layak. Langkah ini ditandai dengan serangkaian konsultasi intensif bersama pemerintah pusat.
Pada Senin (19/1/2026), delegasi Pemkab Pessel yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Zainal Arifin, melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pertemuan tersebut membahas percepatan pendirian BUMD dan permohonan dukungan program perumahan.
Fokus utama diskusi di Kemendagri adalah terkait regulasi, kesiapan kelembagaan, dan strategi bisnis BUMD. Pemerintah daerah berharap BUMD dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah.
“Kami ingin BUMD yang dibentuk nanti tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi dikelola secara profesional, sehat, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Zainal Arifin. Ia menambahkan bahwa BUMD diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan.
Selain itu, Pemkab Pessel juga melakukan asistensi dan konsultasi ke Kementerian PKP. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah mengajukan usulan terkait relokasi rumah masyarakat pascabencana, bantuan stimulan perumahan bagi warga terdampak bencana, serta dukungan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Zainal Arifin menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat, mengingat Pesisir Selatan merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam. “Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus, terutama untuk relokasi dan bantuan perumahan pascabencana,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan kunci percepatan pemulihan sosial dan ekonomi.
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Daerah didampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Pesisir Selatan, Dailipal, serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Hadi Susilo. Kehadiran tim lintas sektor ini menunjukkan komitmen Pemkab Pesisir Selatan untuk memastikan program yang dirancang selaras dengan kebijakan pusat dan tepat sasaran.
Inisiatif konsultatif ini diharapkan dapat mempercepat pendirian BUMD dan merealisasikan program perumahan yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Pesisir Selatan.
