Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti peran penting media dalam mengawal sektor pangan dan agraris, bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional (HPN). Legislatif menilai pers memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan pemerintah terkait kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Rahmat Saleh, anggota Komisi IV DPR RI, menyampaikan bahwa pers memiliki peran vital dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama bagi petani, nelayan, dan masyarakat pesisir. “Tanpa pengawasan dari media, kebijakan-kebijakan besar di sektor pertanian akan berpotensi kehilangan arah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rahmat menekankan pentingnya jurnalisme yang kritis dan konstruktif dalam memastikan distribusi subsidi pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) tepat sasaran. Menurutnya, pers bukan hanya sekadar penyampai berita, melainkan juga pilar pengawasan yang memastikan suara petani di pelosok dapat didengar hingga ke tingkat pusat.
“Kami di DPR sangat terbantu dengan laporan-laporan jurnalistik yang mendalam,” ujar Rahmat saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan bahwa laporan jurnalistik seringkali memberikan perspektif yang berbeda dari data yang tertera secara formal, sehingga membantu dalam mengoreksi persepsi. “Seringkali, data di atas kertas berbeda dengan kenyataan di sawah atau pasar. Di sinilah pers hadir untuk meluruskan persepsi tersebut,” imbuhnya.
Menghadapi tantangan kompleks seperti krisis iklim dan alih fungsi lahan, Rahmat berharap agar pers dapat berperan aktif dalam mengedukasi publik mengenai pentingnya regenerasi petani. Selain itu, ia juga menekankan perlunya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. “Saya berharap rekan-rekan media terus menyuarakan urgensi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya merayakan angka swasembada, tetapi abai terhadap kesejahteraan orang-orang yang mencangkul di tanah tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Rahmat mengajak pers untuk tetap menjaga objektivitas dalam mengawal data stok pangan nasional, dengan tujuan mencegah terjadinya simpang siur informasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh para spekulan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang secara konsisten meliput sektor-sektor vital bagi ketahanan nasional.
Rahmat meyakini bahwa pers yang sehat akan menghasilkan kebijakan yang sehat pula. Ia berharap agar sinergi antara legislatif dan media dapat terus diperkuat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pangan dan lingkungan hidup. “HPN bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan pengingat akan hutang bakti terhadap kebenaran informasi,” pungkasnya.
