Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berupaya memperkuat tata kelola anggaran dalam penanganan bencana hidrometeorologi melalui koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar. Pertemuan yang berlangsung di Istana Gubernuran pada Rabu, 31 Desember 2025, tersebut membahas secara mendalam mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.
Fokus utama dari pertemuan tersebut adalah percepatan penanganan dampak bencana di berbagai wilayah. Pemerintah daerah menekankan urgensi tindakan yang cepat dan tepat dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Koordinasi yang dipererat dengan BPK Provinsi Sumbar menjadi bagian penting dari upaya memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Agenda utama dalam pembahasan mencakup aspek teknis terkait pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, dan langkah pengawasan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap sinergi yang baik dengan BPK Sumbar dapat terus dipertahankan. Hal ini bertujuan agar penanganan bencana dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. “Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
