Lima Puluh Kota – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya menyelaraskan strategi pembangunan daerah melalui rapat koordinasi yang diadakan di rumah dinas Bupati pada Selasa (24/2/2026). Pertemuan ini menyoroti sejumlah isu penting yang bertujuan untuk mempercepat kemajuan daerah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten. “Yang kita lakukan hari ini adalah berdiskusi dan menyinkronkan kegiatan pembangunan, baik perencanaan maupun pelaksanaannya, antara provinsi dan Kabupaten Lima Puluhkota,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa persoalan krusial menjadi fokus utama. Di antaranya adalah penanganan masalah konektivitas dan kemacetan di Kelok 9 yang sering terjadi saat musim mudik Lebaran, serta penurunan harga komoditas pertanian unggulan daerah, seperti gambir.
Selain itu, sektor pariwisata, khususnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi di kawasan Harau, turut menjadi bahasan. Kesiapsiagaan penanganan bencana dan mitigasi risiko bencana juga tak luput dari pembahasan, sebagai langkah antisipasi menjelang arus mudik Lebaran.
Mahyeldi mendorong percepatan pembangunan tahun 2026 melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat. Hilirisasi agroindustri, terutama komoditas gambir, menjadi fokus utama. “Hilirisasi ini sejalan dengan visi nasional. Kita dorong agar gambir tidak hanya dijual mentah, tapi diolah menjadi produk turunan seperti katekin yang punya nilai tambah lebih tinggi,” jelasnya.
Dirinya juga menyoroti pentingnya kekompakan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta peran Sekretaris Daerah dalam menyatukan seluruh organisasi perangkat daerah.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur dalam rapat koordinasi tersebut. “Rakor ini sebenarnya sudah kami rencanakan hampir satu tahun. Alhamdulillah, Pak Gubernur memberi kesempatan,” ujarnya.
Sebagai pimpinan daerah yang baru, Safni mengakui bahwa dirinya dan Wakil Bupati membutuhkan arahan dan bimbingan dari Pemprov Sumbar. Ia meyakini bahwa banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik. “Tidak akan sukses sebuah kabupaten kalau nagari dan desa tidak dibimbing. Begitu juga provinsi, tidak akan kuat kalau kabupaten/kota tidak dirangkul,” ungkapnya.
Safni juga menyoroti pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan kebijakan, terutama di sektor pertanian. Ia mencontohkan perbedaan data antara pemerintah nagari dan penyuluh yang seringkali menimbulkan ketimpangan. “Kalau komunikasi nyambung dari nagari ke kabupaten, insyaallah perbedaan data dan ketimpangan seperti ini bisa kita hindari,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan dan menyatukan arah kebijakan antara Pemprov Sumbar dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
