Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi di Aula Josrizal Zain, Kantor Walikota Payakumbuh, membahas sinergi program pembangunan daerah untuk periode 2026–2027. Fokus utama pertemuan tersebut adalah mencari solusi atas sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi kota ini, termasuk penanganan bencana, pengelolaan sampah, dan peningkatan infrastruktur.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (25/02/2026), Walikota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan bahwa banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau menjadi tantangan utama. “Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau,” ungkapnya. Data per 25 Desember 2025 menunjukkan kebutuhan mendesak akan penanganan pascabencana yang komprehensif.
Rapat koordinasi ini bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota.
Zulmaeta menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 telah menyebabkan kerusakan rumah dan lahan pertanian. Pemerintah kota terus memperbarui data dampak bencana dan menyiapkan langkah-langkah rehabilitasi. “Kami berharap ada dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain bencana, persoalan TPA Regional yang menimbulkan keluhan masyarakat juga menjadi sorotan. Tumpukan sampah yang belum tertutup tanah dan pengelolaan air lindi yang belum optimal berpotensi menyebabkan pencemaran. “Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load (ODOL), serta mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Zulmaeta juga menyinggung kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan. “Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta pembangunan reservoir baru,” jelasnya, merujuk pada jaringan pipa yang sebagian besar dibangun pada era 1980-an dan kini mengalami kebocoran tinggi.
Di sektor ekonomi, Zulmaeta menyampaikan peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. “Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami membuka kerja sama dengan pengrajin dari daerah sekitar dan berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk handycraft agar mampu menembus pasar ekspor,” katanya, menyoroti kapasitas pengrajin di Payakumbuh yang saat ini baru sekitar 400 orang.
Ia juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA agar lebih banyak diterima di perguruan tinggi unggulan, serta fasilitasi penuntasan tapal batas dan peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menekankan pentingnya tahun 2026 sebagai titik balik kebangkitan ekonomi Sumbar. “Tantangan 2025 adalah wake up call bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi kita mulai hari ini,” tegasnya.
Mahyeldi memaparkan empat strategi utama, termasuk hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, dan mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. “Kita juga harus memandang mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. Percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai menjadi kunci distribusi pangan. Kita akan dorong asuransi pertanian secara masif dan pembangunan pengendali banjir di sentra produksi,” pungkasnya.
