Padang – Pemerintah Kota Padang tengah memprioritaskan validasi data kerusakan infrastruktur dan permukiman warga, pasca bencana hidrometeorologi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut, dihadiri oleh Wali Kota Padang, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya keselarasan data antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Fokus utama dalam rakor tersebut adalah percepatan dan akurasi pendataan kerusakan. Data ini akan menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” ungkap Tito Karnavian. Ia juga mengimbau pemerintah daerah terdampak bencana untuk aktif berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian teknis guna memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mempercepat validasi data kerusakan di wilayah yang terdampak banjir bandang.
“Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Wali Kota Padang.
Wali Kota Padang menjelaskan bahwa banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 telah berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada 5.523 rumah, dengan rincian 546 rusak berat, 2.174 rusak sedang, dan 2.949 rusak ringan. Selain itu, 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, 56 unit irigasi pertanian, 11 unit intake SPAM Pamsimas, 8 lokasi intake SPAM Perumda AM, serta berbagai fasilitas publik lainnya juga mengalami kerusakan. Total kerugian akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp2,97 triliun.
