Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang tengah memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan pascabanjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Kerusakan infrastruktur sekolah menjadi perhatian utama dalam upaya percepatan penanganan dampak bencana.
Dalam pertemuan virtual yang berlangsung pada Jumat, 9 Januari 2026, di Balai Kota, Kepala Bappeda Kota Padang Panjang, Putra Dewangga, menyampaikan laporan terkini kepada Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Laporan tersebut mencakup perkembangan pemulihan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.
Didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Putu Venda, serta Kepala Dinas Sosial PPKBPPA, Winarno, Putra Dewangga menjelaskan bahwa hingga 8 Januari 2026, proses pemulihan menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. “Proses pemulihan menunjukkan tren positif dan berjalan relatif lancar,” ungkapnya. Namun, ia mengakui bahwa beberapa sektor masih memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang lebih intensif.
Sektor pendidikan menjadi fokus utama karena dampak banjir yang signifikan. Data menunjukkan bahwa 19 ruang kelas belajar (RKB) PAUD/TK terdampak, dengan 6 unit mengalami kerusakan sedang dan 13 unit rusak ringan. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), 51 RKB terdampak, dengan rincian 2 unit rusak berat, 43 unit rusak sedang, dan 6 unit rusak ringan. Meskipun demikian, proses belajar mengajar tetap diupayakan berjalan dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih layak. Kerusakan juga tercatat pada 33 RKB jenjang SMP, serta lima sekolah SMA/SMK yang mengalami kerusakan sedang dan dua ruang kelas SLB yang rusak ringan.
Selain sektor pendidikan, infrastruktur vital seperti jalan juga mengalami kerusakan, dengan jalan terban sepanjang 500 meter. Sektor ekonomi juga terdampak, terutama di kawasan Jembatan Kembar (Jembatan Marga Yasa), yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi warga dan memaksa sebagian masyarakat untuk direlokasi. Satu musala juga dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Menanggapi laporan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pemantauan yang terukur dan berbasis data terhadap daerah-daerah terdampak bencana. Ia menyoroti bahwa di Sumatera Barat, terdapat 16 kabupaten/kota yang terdampak, dengan tiga daerah yang masih memerlukan perhatian khusus, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam. “Pengecekan harus dilakukan secara detail dan berbasis data agar upaya normalisasi benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Pemerintah Pusat, lanjut Mendagri, akan memprioritaskan daerah-daerah dengan kondisi terberat, terutama yang masih menghadapi gangguan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia menginstruksikan percepatan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah terdampak dan menegaskan bahwa APBD 2026 dapat direvisi dengan payung hukum yang sudah ada.
Mendagri juga memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendata masyarakat yang mengalami penurunan kesejahteraan akibat bencana. Data ini akan digunakan untuk mengusulkan mereka masuk dalam Data Terpadu Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan virtual ini turut diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana lainnya di wilayah Sumatera.
