Padang – Pemerintah Kota Padang melakukan perombakan struktur organisasi dengan melantik sejumlah pejabat baru, termasuk Kepala Sekolah, Administrator, Pengawas, dan Fungsional. Acara pelantikan yang berlangsung pada Rabu (31/12/2025) di Gedung Bagindo Azis Chan Youth Center, menandai upaya pemerintah kota dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kualitas pendidikan.
Fokus utama dari penyesuaian jabatan ini adalah implementasi program unggulan kota (Progul) dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan bahwa kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi “Padang Juara”. Ia juga mengingatkan pentingnya “Padang Amanah” dan “Padang Melayani”, terutama dalam pengelolaan dana BOS. “Bapak/Ibu Kepala Sekolah adalah garda terdepan dari Progul Padang Juara,” ujarnya.
Penyesuaian ini juga dipicu oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) nomor 7 Tahun 2025, yang membatasi masa jabatan kepala sekolah maksimal dua periode atau delapan tahun. “Kita ada kepala sekolah yang sudah menjabat 12 tahun, meski di sekolah yang berbeda. Oleh karena itu, penyesuaian ini perlu dilakukan,” jelasnya.
Mutasi dan promosi dianggap sebagai bagian integral dari dinamika organisasi. Fadly Amran meminta pejabat yang baru dilantik untuk memahami dan menginternalisasi Progul yang menjadi tanggung jawab mereka. Mengingat kerentanan Kota Padang terhadap bencana, ia juga menginstruksikan agar para pejabat selalu dalam “mode tanggap darurat”. “Meskipun tidak bertugas di perangkat daerah teknis kebencanaan, Bapak/Ibu juga harus memiliki kesigapan. Dalam situasi tanggap darurat, kita semua aparatur pemerintah adalah insan kebencanaan,” tambahnya.
Dalam amanatnya, Wali Kota Padang memberikan instruksi kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Laksanakan tugas dengan Pride, Dignity, integritas, dan dedikasi yang tinggi,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Padang berharap bahwa melalui rotasi dan promosi jabatan ini, kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meningkat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyesuaian jabatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar berbagai perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi Kota Padang.
