Lahan yang disiapkan untuk pembangunan Huntara di Tanah Datar. (ist) BATUSANGKAR – Pasca bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Daerah, mulai dari pembukaan akses jalan, membuat posko pengungsian, menyalurkan bantuan hingga melakukan normalisasi sungai.
Memasuki perpanjangan masa tanggap darurat sampai tanggal 17 Desember 2025, Pemkab saat ini sedang mempersiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang masih mengungsi.
“Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengungsi, kita telah berkoordinasi dengan Wali Nagari dan Pemerintah Pusat yang akan membangun Huntara di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan dan X Koto,” kata Bupati Eka Putra didampingi Wabup Ahmad Fadly, anggota DPRD Yonnarlis dan Ketua TP PKK saat di Posko Bencana di Batu Taba, Sabtu, (13/12/2025).
Dikatakan Eka Putra, Pemerintah Daerah telah mengirimkan data kebutuhan Huntara ke Pemerintah Pusat yang nantinya akan dibangun oleh TNI di daerah yang diusulkan dan disetujui.
“Kita telah mengusulkan Huntara untuk 552 KK, yang tersebar di Kecamatan Batipuh 89 KK, Batipuh Selatan 379 KK dan X Koto 84 KK, dan Insya Allah TNI akan bekerja 9 hari dalam membangun Huntara tersebut,” terangnya.
Bupati menyampaikan, untuk menjaga agar perekonomian masyarakat terdampak bisa terus berlanjut ke depan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pusat terhadap langkah apa yang bisa dilakukan.
“Sektor ekonomi terdampak berupa lahan pertanian 389 hektar dan ladang 91 hektar, kita akan berkoordinasi langkah normalisasi lahan ini dengan Pemprov Sumbar dan Pusat, agar masyarakat kita bisa bekerja lagi mengolah lahannya, dan Presiden telah menyampaikan akan menurunkan dana 4 Miliar rupiah untuk Kabupaten Kota terdampak, salah satu kegunaannya untuk itu, namun kita masih menunggu ketentuan dan aturannya,” terang Eka Putra.
Bupati Eka Putra terus mengingatkan untuk masyarakat yang berada di pantaran dan sepadan sungai untuk segera di relokasi ke tempat yang lebih aman.
“Tahun lalu kita juga sudah menyediakan Hunian Tetap bagi masyarakat yang mau direlokasi di Rambatan. Di sana masih bisa untuk dibangun beberapa unit lagi untuk masyarakat yang mau direlokasi. Kita akan berusaha ke Pemerintah Pusat melaksanakan langkah ini, karena untuk satu unit rumah dianggarkan Rp60 juta,” tukasnya.
Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden, Pemerintah Pusat, Provinsi, daerah tetangga, perantau dan pihak lain yang memberikan bantuan, dan juga terima kasih kerja keras relawan, pemerintah nagari, kecamatan, OPD, TNI, Polri dan lainnya secara bersama dalam mengatasi bencana ini, dan bertekad Tanah Datar Bangkit. (rn/*)
