Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tengah berupaya mempercepat realisasi hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini ditegaskan seiring dengan kebutuhan mendesak akan tempat tinggal yang layak bagi para korban bencana.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyampaikan komitmen tersebut saat mengikuti rapat virtual bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana, Rabu (10/12/2025). Rapat tersebut difokuskan pada percepatan pendataan dan pembangunan Huntara.
Menurut Sestama BNPB, Rustian, rapat ini bertujuan untuk mempercepat proses penyediaan Huntara. “Rapat ini dilaksanakan agar dalam 1 sampai 2 hari ke depan data Huntara sudah clear dan bisa dimulai pembangunannya di masing-masing daerah yang terdampak,” ujarnya, menekankan pentingnya data yang akurat dan cepat.
BNPB menawarkan dua opsi kepada pemerintah daerah, yaitu pembangunan Huntara atau pemberian dana tunggu hunian. Rustian meminta agar pemerintah daerah segera mendata preferensi masyarakat terkait opsi yang dipilih. Lebih lanjut, Rustian menjelaskan, “Kalau Huntara tentu harus disiapkan dulu lahannya yang datar dan pastikan tidak lahan sengketa, selain itu juga harus ada listrik dan air bersih.” Ia juga menambahkan bahwa perhitungan kebutuhan Huntara harus akurat agar anggaran dan personel TNI yang akan dilibatkan dapat disesuaikan.
Pangdam Mayjen TNI Arief Gajah Mada menyatakan kesiapan personel TNI untuk membangun Huntara dalam waktu maksimal sembilan hari, dengan catatan lahan telah siap digunakan.
Menanggapi tawaran tersebut, Ahmad Fadly menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan melakukan validasi data kebutuhan Huntara sebelum dilaporkan ke BNPB. “Untuk jumlah kebutuhan Huntara di Tanah Datar kita akan hitung lagi secara valid, setelah itu baru kita laporan ke BNPB. Kita tidak mau nanti ada yang ketinggalan, InsyaAllah paling lambat 2 hari semuanya selesai dan sudah kita sampaikan ke BNPB,” jelasnya.
Ahmad Fadly menambahkan bahwa lapangan bola di setiap kecamatan dan gedung-gedung kosong akan dimanfaatkan sebagai lokasi Huntara. “Persoalan lahan juga harus kita clear kan malam ini sesuai permintaan BNPB dan tentunya sesuai dengan kebutuhan Huntara yang, karena luas lahan tentu berpengaruh dengan jumlah Huntara yang bisa dibangun. Pokoknya kita harus gerak cepat dan ini nanti akan langsung Saya laporkan ke pak Bupati,” tegasnya. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kasdim 0307 TD Mayor Inf. Rifeni, Asisten Administrasi Umum Desi Trikorina, Kepala Dinas Kominfo Dedi Tri Widono, Kadis Pendidikan Inhendri Abas, dan Plt. Kadis LH Fobra Rika.
